Pemkab PPU Minta Pertamina Patra Niaga Evaluasi Distribusi BBM di SPBU yang Kerap Timbulkan Antrean

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
SPBU di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia com)
SPBU di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab PPU Minta Pertamina Patra Niaga Evaluasi Distribusi BBM di SPBU yang Kerap Timbulkan Antrean

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
1 menit baca
SPBU di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia com)
SPBU di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

Pemkab PPU Minta Pertamina Patra Niaga Evaluasi Distribusi BBM di SPBU yang Kerap Timbulkan Antrean

SPBU di Jalan Provinsi KM 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, PPU. (Foto: Adi Kade/Pusaranmedia com)

Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mengevaluasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Benuo Taka. 

Karena beberapa bulan terakhir kerap kali terjadi anteran panjang kendaraan di SPBU di Jalan Provinsi Km 9, Kelurahan nipah-Nipah, Kecamatan Penajam dan SPBU di Kecamatan Babulu. 

“Untuk mengatasi antrean kendaraan yang cukup panjang Pemkab PPU segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk mengevaluasi distribusi BBM di wilayah PPU,” kata Wakil Bupati (Wabup) PPU, Abdul Waris Muin, Selasa (25/8/026). 

Waris Muin mengungkapkan, keterbatasan pasokan BBM di wilayah Kecamatan Babulu dan Kecamatan Penajam menimbulkan antrean kendaraan.

“Waktu kami lakukan pengecekan di lapangan, banyak sopir truk yang antre berjam-jam, bahkan ada yang sampai bermalam. Hal ini terjadi karena pasokan BBM tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

Waris Muin mengatakan, PPU merupakan jalur lintasan antar kabupaten dan provinsi memerlukan pasokan BBM yang memadai. Sedangkan pemerintah pusat hanya memberikan kuota BBM sesuai dengan perhitungan masyarakat PPU tanpa mempertimbangkan tingginya mobilitas kendaraan lintas daerah. 

“SPBU Babulu yang mengisi BBM bukan hanya warga PPU, tetapi warga dari luar yang melintas dan juga warga dari Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Long Ikis (Kabupaten Paser),” pungkasnya.