Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan mematangkan berbagai usulan strategis pembangunan perbatasan untuk dibawa ke Rapat Kerja Khusus Nasional yang akan difasilitasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

Forum tersebut digagas Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan sebagai ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan perbatasan.

Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, mengatakan forum nasional tersebut harus menghasilkan program konkret, bukan sekadar pertemuan seremonial.

“BPPD berfungsi sebagai fasilitator dalam percepatan pembangunan perbatasan, khususnya mendukung 17 arah pembangunan yang menjadi prioritas Bupati Nunukan. Karena itu, ruang strategis ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh OPD,” ujar Robby.

Menurutnya, pola pembangunan perbatasan harus mulai bergeser dari sekadar menunggu program pemerintah pusat menjadi pendekatan bottom up, dengan daerah aktif menyusun kebutuhan dan menawarkan program sesuai persoalan serta potensi wilayah.

“Sekarang pendekatannya tidak bisa hanya menunggu. Bapak Bupati meminta kami aktif menyusun kebutuhan dan menawarkan program. Inilah strategi bottom up yang harus didorong agar pembangunan perbatasan lebih tepat sasaran,” katanya.

Polres Nunukan juga dilibatkan untuk memberikan masukan dari sisi keamanan dan kondisi sosial masyarakat perbatasan.

Robby menyebut pembangunan perbatasan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, konektivitas, sosial, hingga peningkatan sumber daya manusia.

Pemkab Nunukan, lanjutnya, juga terus membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk BNPP, Bappenas, serta kementerian/lembaga terkait. Sejumlah pejabat eselon I disebut akan hadir dalam forum nasional di Yogyakarta awal September 2026 mendatang.

“Bupati meminta OPD keluar dari rutinitas. Jangan hanya membawa program yang biasa-biasa saja, tetapi harus berani mengusulkan program yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan perbatasan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah dan nasional menuntut pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber dukungan pembangunan. Karena itu, setiap OPD diminta menyiapkan program yang memiliki dasar data, kebutuhan jelas, serta relevansi dengan agenda nasional.

“Jangan hanya mengandalkan transfer ke daerah. Kita harus jeli melihat peluang dan membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga. Program yang disusun harus menjawab kebutuhan Nunukan sekaligus memiliki relevansi dengan program nasional,” ujarnya.

Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat koordinasi adalah masa depan pendidikan anak-anak di wilayah perbatasan, terutama anak yang orang tuanya bekerja di Malaysia. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat dan kondisi sosial kawasan perbatasan.

Seluruh usulan OPD ditargetkan dimatangkan pada 27 Agustus 2026 sebelum dibawa ke forum nasional di Yogyakarta.

Robby menegaskan, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Nunukan sebagai kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis nasional.

“Kita ingin usulan yang dibawa benar-benar memiliki dasar, data, dan dampak yang jelas. Harapannya, forum ini melahirkan dukungan konkret pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Nunukan sebagai wilayah perbatasan,” pungkasnya.