Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Kemarau ekstrem yang melanda wilayah hulu Kalimantan Timur kembali membuka persoalan mendasar terkait ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsojo, menilai lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Rp30 ribu per liter serta meroketnya harga kebutuhan pokok di wilayah Long Apari dan Long Pahangai bukan sekadar dampak surutnya air sungai.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari minimnya infrastruktur dan lemahnya sistem konektivitas yang belum kunjung dibenahi selama bertahun-tahun.
“Mahulu masih sangat rentan. Begitu sungai surut, harga BBM melonjak, sembako naik. Artinya selama ini kita belum punya sistem konektivitas yang kuat,” tegas Purwadi.
Ia menyebut kondisi yang kini dialami masyarakat di wilayah paling hulu itu seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Pasalnya, ketergantungan penuh terhadap jalur sungai untuk distribusi barang dinilai membuat masyarakat sangat rentan terhadap perubahan kondisi alam.
“Ketika distribusi barang hanya bergantung pada jalur sungai, maka setiap gangguan alam akan langsung memukul kehidupan masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mahulu mencatat harga bensin eceran di Long Apari naik dua kali lipat menjadi Rp30 ribu per liter akibat terganggunya distribusi.
Selain BBM, harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami lonjakan signifikan. Harga beras ukuran 25 kilogram dilaporkan mencapai Rp850 ribu per sak, sementara harga LPG 3 kilogram menembus Rp300 ribu per tabung.
Bagi Purwadi, situasi tersebut memperlihatkan bahwa status Mahulu sebagai daerah otonomi baru belum sepenuhnya diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai.
Padahal, kata dia, Mahulu telah berdiri sebagai kabupaten tersendiri selama lebih dari satu dekade. Namun, hingga kini persoalan konektivitas masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat, terutama di kawasan pedalaman dan wilayah hulu.
"Kemarau ekstrem seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk tidak hanya melakukan penanganan sementara terhadap lonjakan harga, tetapi juga mempercepat pembangunan sistem transportasi dan konektivitas alternatif agar masyarakat Mahulu tidak terus bergantung sepenuhnya pada jalur sungai," tutupnya.