Reporter: Siswandi | Editor: Bambang Irawan
SANGATTA — Ikan yang melimpah belum otomatis membuat pendapatan nelayan meningkat.
Biaya melaut, ketersediaan bahan bakar, kualitas hasil tangkapan, hingga panjangnya rantai distribusi ikut menentukan nilai yang akhirnya diterima masyarakat pesisir.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Perikanan Kutim.
Pemerintah daerah tidak hanya mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya, tetapi juga membenahi sejumlah mata rantai usaha yang berkaitan dengan biaya produksi, mutu hasil, infrastruktur, dan pemasaran.
Kepala Perikanan Kutim, Yuliansyah mengatakan, bantuan kepada nelayan dan pembudidaya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung perkembangan usaha mereka.
“Kami tidak hanya memberikan bantuan sarana, tetapi bagaimana nelayan dan pembudidaya bisa meningkatkan produksinya. Nelayan dibantu dengan mesin kapal, alat tangkap dan cool box, sementara pembudidaya didukung melalui benih unggul, pakan, sarana budidaya dan pelatihan,” ujar Yuliansyah, Kamis (27/8/2026).
Pada sektor perikanan tangkap, dukungan diberikan melalui sarana melaut seperti mesin kapal, alat tangkap dan cool box.
Bantuan tersebut dilengkapi pelatihan teknik penangkapan, keselamatan melaut, penanganan ikan setelah ditangkap, hingga pengolahan hasil.
Cool box menjadi salah satu sarana penting karena dapat membantu mempertahankan kesegaran ikan sejak hasil tangkapan diangkat hingga dipasarkan. Kondisi ikan berpengaruh terhadap kualitas sekaligus harga jual di tingkat konsumen.
Di sisi lain, persoalan pemasaran masih menjadi bagian yang perlu dibenahi. Hasil tangkapan yang besar tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan nelayan apabila distribusinya melewati terlalu banyak mata rantai.
Karena itu, Diskan Kutim juga mendorong penguatan kelompok nelayan dan memperbaiki akses pemasaran.
Pemerintah daerah berupaya memperpendek jalur distribusi sehingga perbedaan harga di tingkat nelayan dan konsumen dapat ditekan.
“Kami juga akan berupaya memangkas jalur distribusi ikan. Harapannya, selisih harga yang diterima nelayan dengan harga di pasar tidak terlalu besar. Nelayan mendapatkan harga yang lebih baik, sementara masyarakat juga bisa memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau,” katanya.
Selain perikanan tangkap, pembenahan dilakukan pada sektor budi daya. Diskan Kutim memberikan dukungan berupa benih unggul, pakan, mesin pakan, sarana budi daya serta pelatihan untuk membantu pembudidaya meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi.
Sarana yang didukung antara lain kolam, tambak, keramba jaring apung, pompa dan peralatan produksi. Penerapannya juga diarahkan melalui teknik budi daya yang lebih efektif dan ramah lingkungan.
Salah satu program yang berjalan adalah revitalisasi tambak masyarakat. Pada 2025, Diskan Kutim merevitalisasi 115,9 hektare tambak masyarakat di Kecamatan Muara Bengalon.
Program tersebut dilanjutkan pada 2026 dengan revitalisasi sekitar 20 hektare tambak.
Revitalisasi juga dilakukan terhadap Balai Benih Ikan Kecamatan Kaubun. Pembenahan fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung ketersediaan benih berkualitas bagi pembudidaya.
“Kami ingin tambak-tambak yang selama ini belum optimal bisa kembali produktif dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Yuliansyah.
Pembenahan sektor perikanan juga menyentuh infrastruktur pendaratan dan pemasaran. Diskan Kutim melakukan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Kenyamukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara pembangunan TPI di Bual-Bual berlangsung melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Ganda Alam Makmur.
Di Pelabuhan Kenyamukan, fasilitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) khusus nelayan juga disiapkan. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai berfungsi pada Oktober 2026.
Ketersediaan BBM khusus nelayan diharapkan mempermudah akses bahan bakar dan membantu menekan biaya operasional penangkapan ikan.
Selama ini, biaya operasional menjadi salah satu komponen yang menentukan keuntungan dari aktivitas melaut.
Pengembangan infrastruktur perikanan juga direncanakan berlanjut pada 2027. Diskan Kutim akan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim untuk melakukan pengerukan pelabuhan.
Pengerukan tersebut ditujukan agar kapal dengan tonase lebih besar dapat memasuki kawasan pelabuhan.
Dengan kondisi pelabuhan yang lebih mendukung, pendaratan dan distribusi hasil tangkapan diharapkan menjadi lebih lancar.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan sektor perikanan tangkap dan budi daya.
Tantangannya bukan hanya meningkatkan volume produksi, tetapi memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang lebih baik ketika sampai ke pasar.
Dengan pembenahan sarana produksi, kualitas hasil, infrastruktur, BBM, hingga tata niaga, pemerintah berharap sektor perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi nelayan dan pembudidaya di Kutim.