Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Musim kemarau tahun ini tak hanya memberikan dampak pada kurangnya ketersediaan air bersih, tapi juga meningkatnya kebakaran lahan.
Kondisi ini membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menetapkan status tanggap darurat sejak 26 Agustus hingga 7 September 2026.
Sekretaris dan Plh Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Romiansyah, mengatakan kebakaran lahan terjadi hampir merata di sejumlah kecamatan, dengan Samarinda Kota menjadi satu-satunya wilayah yang belum tercatat mengalami kejadian.
Hingga Sabtu (29/8/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mencatat sebanyak 117 kejadian kebakaran lahan dengan total area terdampak mencapai sekitar 192 hektare.
Romiansyah menyatakan bahwa penetapan status tanggap darurat tidak hanya difokuskan pada penanganan kebakaran lahan. Pemerintah juga mulai mengantisipasi dampak kemarau terhadap ketersediaan air bersih dan kesehatan masyarakat.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda telah menetapkan status siaga darurat sejak 20 Agustus. Seiring meningkatnya kejadian kebakaran dan dampak kekeringan, status tersebut kemudian dinaikkan menjadi tanggap darurat selama 14 hari kerja.
“Dengan status tanggap darurat, yang pasti pertama kita mengaktifkan sistem komando,” kata Romiansyah.
Melalui status tersebut, BPBD mengaktifkan sistem komando dan mendirikan posko terpadu sebagai pusat koordinasi perangkat daerah, instansi terkait, relawan, hingga unsur lainnya dalam penanganan dampak kemarau.
Di lapangan, armada yang dimiliki BPBD kini harus menjalankan dua fungsi. Selain digunakan untuk membantu pemadaman kebakaran lahan, mobil tangki juga disiapkan untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mulai terdampak berkurangnya operasional Perumdam Tirta Kencana.
“Kita melakukan penanganan kebakaran lahan dan di sisi lain melakukan perbantuan distribusi air bersih ke beberapa kelurahan yang mulai terdampak,” jelasnya.
Saat ini BPBD mengandalkan dua mobil tangki untuk mendukung penanganan di lapangan. Sementara untuk lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan besar, sekitar 8 hingga 10 mesin pemadam portable disiapkan agar petugas tetap dapat menjangkau titik api.
Penanganan juga melibatkan personel Dinas Pemadam Kebakaran, petugas posko terdekat dan relawan. Kolaborasi tersebut diperlukan mengingat kebakaran lahan dapat terjadi di sejumlah lokasi dalam waktu yang berdekatan.
Selain penanganan, pemantauan titik panas terus dilakukan. BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Kecamatan dan kelurahan juga diminta memperkuat sosialisasi untuk mencegah munculnya titik api baru. BPBD menyebut titik api terakhir masih dalam kondisi relatif aman dan belum mengancam langsung permukiman.