TANJUNG SELOR — Pengawasan terhadap jalur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural di Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan geografis. Banyaknya jalur tikus di sepanjang kawasan pesisir membuat pengawasan tidak mudah dilakukan secara menyeluruh.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, Ladullah, mengatakan posisi Nunukan yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, membuat wilayah tersebut memiliki banyak jalur yang berpotensi digunakan untuk menyeberang secara ilegal.

“Adanya jalan-jalan kecil, yang biasa disebut jalan tikus. Tentunya ini agak sulit dijangkau semua oleh pihak-pihak yang berwajib di situ,” kata Ladullah.

Menurutnya, persoalan tersebut semakin kompleks karena jalur tikus berada di wilayah yang cukup panjang. Kawasan pesisir Nunukan dapat menjadi akses alternatif bagi orang yang ingin menyeberang ke Malaysia tanpa melalui jalur resmi.

“Di jalur tikus itu sangat panjang. Di Kabupaten Nunukan sepanjang pesisir itu bisa semua dilewati untuk menyeberang ke Malaysia,” ujarnya.

Ladullah mengatakan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pengawasan. Luas wilayah yang harus dipantau membuat aparat tidak mudah menjaga seluruh titik yang berpotensi menjadi jalur keberangkatan nonprosedural.

“SDM itu memang di perbatasan sangat kurang. Sangat kurang. Kemudian luasnya wilayah,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan di jalur-jalur tersebut membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Kondisi geografis perbatasan membuat persoalan PMI nonprosedural di Nunukan tidak bisa dilihat hanya dari sisi penindakan.

“Makanya dari situ kita harus ada upaya penegakan,” ujar Ladullah. (Adv)