TARAKAN — Perlindungan terhadap anak yang memerlukan penanganan khusus membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, lembaga layanan dan masyarakat. Kolaborasi tersebut penting agar persoalan yang dihadapi anak dapat ditangani sesuai kebutuhan.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Rahman, mengatakan perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Lembaga layanan dan masyarakat memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan anak.

“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” kata Rahman.

Rahman menyampaikan hal itu usai mengikuti kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang digelar DP3AP2KB Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Tarakan, pekan ini.

Menurut dia, persoalan yang dialami anak sering kali tidak berdiri sendiri. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus bisa sekaligus membutuhkan pendampingan, layanan kesehatan, akses pendidikan hingga dukungan terhadap kondisi keluarganya.

Karena itu, kapasitas lembaga yang memberikan layanan perlu diperkuat. Begitu pula dengan pemahaman para aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat yang menjadi salah satu unsur terdekat dengan kehidupan anak.

“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” ujarnya.

Rahman menilai keterlibatan masyarakat juga memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan anak. Masyarakat dapat menjadi pihak yang pertama mengetahui ketika terjadi persoalan di lingkungan sekitar.

Namun, informasi yang ditemukan masyarakat tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat. Hal itu untuk memastikan penanganan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menempatkan kepentingan anak sebagai hal utama.

“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” kata Rahman. (Adv)