TANJUNG SELOR – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir, menilai Peraturan Daerah (Perda) Literasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penulis dan budayawan dalam menghasilkan karya.

Menurut Nasir, keberadaan regulasi dapat menjadi payung hukum untuk mengatur berbagai persoalan yang berkaitan dengan karya tulis, termasuk hak orisinalitas.

“Supaya secara legalitas dia punya payung hukum. Artinya tidak lagi antara penulis dengan penulis ada bentrok,” kata Nasir, baru baru ini.

Ia mencontohkan, tanpa aturan yang jelas, potensi perselisihan mengenai kepemilikan karya bisa terjadi. Seorang penulis dapat mengklaim sebuah tulisan sebagai miliknya, sementara penulis lain menyampaikan klaim serupa.

Karena itu, Nasir menilai pengaturan mengenai hak orisinalitas menjadi bagian penting dalam penguatan ekosistem literasi di Kaltara.

“Kalau tidak ada payung yang memayungi ini, bisa saja si A mengatakan ini tulisan saya, si B juga mengatakan ini tulisan saya,” ujarnya.

Selain memberikan perlindungan hukum, Nasir berharap Perda Literasi dapat membuka ruang lebih luas bagi budayawan dan penulis lokal untuk berkontribusi.

Menurutnya, anak-anak Kaltara perlu didorong untuk menuangkan pemikiran dan gagasan mereka dalam bentuk karya yang dapat dibaca masyarakat.

“Kita ini tujuannya menarik, terutama anak-anak lokal ini bisa berbagi dengan hasil pemikiran dia dan menuangkan itu di dalam buku, supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya. (Adv)