Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan

TENGGARONG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Grand Elty Singgasana Tenggarong, Senin (31/8/2026). 

Dalam Musda tersebut, Hasanuddin Mas’ud menjadi satu-satunya pendaftar sebagai calon ketua DPD Golkar Kukar.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan terdapat dua fakta integritas yang menjadi target bagi ketua DPD Golkar Kukar terpilih.

Target pertama adalah meningkatkan perolehan kursi Golkar di DPRD Kukar. Saat ini Golkar memiliki sembilan kursi dan ditargetkan meningkat menjadi 15 kursi pada pemilu mendatang.

“Ada dua fakta integritas yang akan kita sampaikan dan temanya konkret. Yang pertama harus menaikkan jumlah kursi di DPRD Kukar. Dari sembilan, kita target harus 15. Itu yang pertama,” kata Husni.

Selain peningkatan jumlah kursi legislatif, Husni menegaskan ketua DPD Golkar Kukar terpilih wajib mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Yang kedua, ketua terpilih, siapa pun juga yang menjadi ketua terpilih, wajib menjadi calon kepala daerah,” tegasnya.

Menurut Husni, kewajiban tersebut merupakan bagian dari keputusan internal partai yang telah diplenokan di tingkat DPD Golkar Kaltim. Apabila ketua terpilih tidak menjalankan mandat tersebut, partai akan memberikan sanksi.

“Kalau tidak menjadi calon kepala daerah, maka akan ada sanksi dari Partai Golkar. Karena syarat itu diplenokan, sudah di DPD Golkar Kaltim untuk kemudian bisa dipersiapkan dari lima tahun sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut dibuat agar Golkar memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kadernya menghadapi kontestasi kepala daerah. Dengan demikian, pencalonan tidak dilakukan secara mendadak menjelang pemilihan.

“Artinya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga calon-calon ketua terpilih itu harus menjadi kepala daerah, bupati atau wali kota,” katanya.

Husni menyebut kebijakan serupa juga diarahkan kepada ketua-ketua DPD Golkar di sejumlah daerah di Kaltim. Ia mencontohkan Bontang, Samarinda, Paser, hingga Kutai Barat.

Untuk Kukar, lanjut Husni, ketua terpilih juga telah diarahkan untuk mempersiapkan diri sebagai calon kepala daerah pada periode mendatang.

“Di Kukar, ketua terpilih diwajibkan untuk menjadi calon kepala daerah,” tegasnya.

Husni mengatakan, kebijakan tersebut sekaligus menegaskan keinginan Golkar untuk mengusung kader sendiri dalam kontestasi kepala daerah, bukan sekadar memberikan dukungan kepada figur di luar partai.

“Makanya kita mensyaratkan bahwa ketua terpilih harus menjadi calon kepala daerah. Jadi Golkar itu tidak mendukung di luar kader,” ujarnya.

Ia menilai, langkah tersebut penting untuk membangun kekuatan politik Golkar sejak jauh-jauh hari. Dengan waktu persiapan sekitar tiga hingga empat tahun, partai dapat melakukan konsolidasi sekaligus meningkatkan popularitas dan elektabilitas kader yang akan diusung.

Disinggung mengenai peluang Hasanuddin Mas’ud untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah Kukar, Husni belum memberikan jawaban secara spesifik.

“Nantilah itu, nanti ya. Semua sudah tahu,” katanya.

Namun, ia menyebut ketua partai yang memiliki perolehan suara signifikan pada Pemilu Legislatif sebelumnya secara otomatis telah memiliki modal politik awal.

“Apalagi ketua-ketua itu kan kadang memang punya prestise, yang memang perolehan suaranya signifikan di Pileg kemarin. Ya otomatis sudah punya modal untuk memperkenalkan dirinya, mendapatkan popularitas dan mendapatkan elektabilitas, sudah pastinya,” jelas Husni.

Husni menambahkan, Golkar Kaltim telah memiliki lembaga survei yang akan menjadi salah satu instrumen untuk memetakan peluang kader. Persiapan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga kontestasi kepala daerah berikutnya.

“Kita kan sudah punya lembaga survei. Kemudian kalau dianalisis dan gerakannya itu mulai dari sekarang sampai 2030, semua akan bisa berjalan dengan baik. Kalau mendadak-mendadakan, tidak bisa. Makanya kita canangkan itu mulai sekarang,” ungkapnya.

Ia optimistis Golkar memiliki modal yang cukup untuk membangun kekuatan politik di Kukar. Selain sembilan kursi DPRD yang telah dimiliki, mesin politik partai juga dinilai masih kuat.

Menurutnya, pengalaman Golkar dalam sejumlah kontestasi Pilkada sebelumnya juga menjadi modal penting. Jika sebelumnya partai kerap mengusung figur dari luar kader, ke depan Golkar ingin lebih mengutamakan kader internal.

“Golkar itu kan mengusung orang. Hampir melawan kemenangan-kemenangan di titik-titik itu. Tapi hari ini kadernya sendiri dengan didukung, sehingga sekitar tiga sampai empat tahun ini kita harus persiapkan, dan insyaallah ketua terpilih akan menjadi calon kepala daerah,” pungkasnya.