Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Bambang Irawan
BONTANG – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah titik di Kota Bontang menjadi perhatian DPRD.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM sekaligus dukungan terhadap kebijakan distribusi BBM di Kota Bontang, Senin (31/8/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bontang itu mempertemukan jajaran legislatif dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi atas persoalan pasokan dan distribusi BBM yang berdampak terhadap masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, mengatakan pembahasan dalam RDP menghasilkan komitmen dari Pertamina untuk menambah kuota BBM yang dikirim ke Kota Bontang.
“Berdasarkan hasil diskusi, Pertamina menyanggupi untuk melakukan penambahan kuota BBM yang dikirim ke wilayah Kota Bontang,” ujar Rustam.
Menurutnya, tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan ketersediaan BBM yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
DPRD, kata dia, akan terus mengawal kebijakan distribusi agar penambahan kuota benar-benar berdampak pada ketersediaan BBM di tingkat SPBU.
Komitmen serupa disampaikan Sales Area Manager (SAM) Retail Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimut) Pertamina, Narotama Aulia Fajri.
Ia memastikan Pertamina siap memenuhi kebutuhan distribusi BBM ke wilayah Bontang. “Kami menyanggupi dan berkomitmen untuk mendistribusikan secara penuh 100 persen,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam RDP, mengingat persoalan BBM di Bontang bukan hanya berkaitan dengan besaran kuota, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke SPBU.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan BBM di Bontang menjadi persoalan yang perlu ditangani tidak hanya dari sisi ketersediaan kuota, tetapi juga ketepatan distribusi dan pengawasan di lapangan.
DPRD Kota Bontang berharap komitmen Pertamina tersebut segera diwujudkan sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan mendapatkan BBM.
Penambahan pasokan juga diharapkan mampu mengurangi antrean dan menjaga aktivitas masyarakat maupun sektor usaha tetap berjalan normal.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, DPRD memastikan persoalan distribusi BBM akan tetap menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan. Pemerintah daerah dan Pertamina juga diharapkan terus berkoordinasi untuk memastikan pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat Kota Bontang.