Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan

TANJUNG REDEB – Antrean panjang dan aksi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah berlebihan di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. 

Kondisi tersebut dinilai bukan semata-mata karena stok BBM habis, melainkan dipicu keterlambatan distribusi yang kemudian diperparah perilaku masyarakat yang membeli secara berulang.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pasokan BBM sebenarnya masih tersedia. Namun, jadwal kedatangan distribusi yang seharusnya berlangsung pada 27 Agustus mengalami kendala hingga baru diberangkatkan pada 31 Agustus.

“Panic buying ini terjadi karena dua hal, pertama distribusi yang terkendala dan kedua kedisiplinan masyarakat. Kalau distribusinya datang sesuai jadwal, kondisi seperti ini tidak akan terjadi,” ujar Gamalis.

Menurutnya, keterlambatan tersebut dipengaruhi sejumlah kendala di jalur distribusi, termasuk persoalan di pelabuhan serta kapal pengangkut BBM yang sempat kandas dalam perjalanan. Akibatnya, pasokan yang seharusnya tiba lebih awal mengalami pergeseran waktu.

Gamalis memastikan distribusi BBM saat ini kembali berjalan. Pasokan yang diberangkatkan diperkirakan tiba dan mulai disalurkan ke SPBU secara bertahap setelah proses bongkar muat. Dengan memperhitungkan waktu bongkar muat sekitar lima jam dan perjalanan menuju SPBU sekitar dua jam, pasokan diharapkan mulai tersedia kembali pada 1 September.

“Setelah bongkar muat, diperkirakan pagi atau paling lambat siang sudah bisa sampai ke SPBU masing-masing,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkab Berau menyoroti perilaku sebagian warga yang kembali mengisi BBM dalam waktu berdekatan. Menurut Gamalis, kondisi tersebut membuat antrean semakin panjang dan menyebabkan masyarakat lain kesulitan mendapatkan BBM.

Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bersama dengan tidak melakukan pembelian berulang selama pasokan masih dalam proses distribusi. Pemkab juga tengah menyiapkan langkah pengaturan antrean di SPBU dengan melibatkan Satpol PP dan Dishub.

Selain pengawasan di lapangan, pemerintah akan mendorong penggunaan identitas kendaraan maupun QR Code dalam transaksi BBM bersubsidi agar distribusi lebih tertib dan dapat dipantau. Pemkab juga akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kuota yang telah tersedia benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

“Kita bukan meminta tambahan kuota. Yang kita minta adalah optimalisasi kuota yang sudah ada. Jangan sampai kuota yang diberikan tidak terserap secara maksimal, sementara masyarakat di lapangan justru mengalami kesulitan,” tegas Gamalis.

Pemkab Berau juga akan mengevaluasi dugaan penjualan BBM eceran dengan harga di atas kewajaran. Gamalis menyebut persoalan harga dan sanksi akan dibahas bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.

“Kita akan cari solusi bersama Pertamina. Jangan sampai kondisi seperti ini berlangsung dua sampai tiga hari. Yang paling penting sekarang distribusi berjalan, antrean tertib dan masyarakat tidak membeli secara berlebihan,” pungkasnya. (Adv)