Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin 

SAMARINDA - Aliansi Rakyat Kaltim akan kembali menggelar aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Gajah Mada hingga kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (3/9/2026).

Aksi tersebut mengusung grand desain bertajuk “Indonesia Ironi, Kaltim Jadi Anak Tiri Menuju Kemerdekaan 100 Persen”.

Massa aksi akan membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan nasional maupun isu-isu yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kaltim.

Koordinator aksi, Wira menyampaikan, terdapat sejumlah poin tuntutan nasional yang akan disuarakan dalam aksi tersebut.

"Untuk tuntutan nasional, Aliansi Rakyat Kaltim meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT, Sumatera, dan Kalimantan," ungkapnya. 

Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengembalikan TNI ke barak serta menegakkan supremasi sipil.

"Kami juga menyuarakan penolakan terhadap program MBG, serta meminta seluruh tahanan politik dibebaskan tanpa syarat," tambahnya. 

Sementara itu, pada tuntutan daerah, Aliansi Rakyat Kaltim menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kami mendesak pemerintah pusat menghentikan pemangkasan DBH serta menegakkan kembali prinsip desentralisasi dan otonomi daerah," lanjut Wira, sapaannya. 

Persoalan kelistrikan juga menjadi salah satu sorotan. Massa meminta pemadaman listrik bergilir di Kaltim segera dihentikan.

Tak hanya itu, Aliansi Rakyat Kaltim mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan penggusuran paksa di wilayah Kaltim.

Terakhir, mereka mendesak DPRD Kaltim segera menjadwalkan dan melaksanakan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.

Aliansi Rakyat Kaltim menilai berbagai persoalan nasional dan daerah tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah agar pembangunan dan kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.