Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bergerak cepat merespons persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke delapan SPBU yang tersebar di wilayah Kabupaten Berau. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus memastikan ketersediaan BBM di lapangan.
Eva mengatakan, sidak tersebut merupakan tindak lanjut rapat Forkopimda yang digelar pada 31 Agustus 2026 malam dan dipimpin langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan distribusi dan pelayanan BBM.
“Ini tindak lanjut hasil rapat Forkopimda kemarin malam yang dipimpin Ibu Bupati. Kami diminta turun langsung melihat kondisi di lapangan dan bersama-sama mencari solusi agar situasi ini segera pulih,” ujar Eva.
Menurutnya, Pemkab Berau juga tengah menyiapkan regulasi berupa surat edaran yang nantinya mengatur sejumlah hal berkaitan dengan distribusi dan pembelian BBM. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penumpukan serta mengantisipasi praktik pembelian BBM yang kemudian dijual kembali melalui pengecer.
Selain melakukan sidak, Pemkab Berau juga menempatkan personel dari sejumlah instansi teknis di lokasi SPBU. Unsur Polri, Kodim, Satpol PP dan Dinas Perhubungan diminta melakukan pemantauan secara berkelanjutan selama beberapa hari ke depan hingga kondisi distribusi BBM kembali stabil.
Eva menyebut, dalam pemantauan tersebut pihaknya menemukan sejumlah SPBU yang pelayanannya belum berjalan optimal. Salah satunya di wilayah Sambaliung. Tim kemudian meminta agar pelayanan segera dibuka apabila stok BBM tersedia, sehingga antrean kendaraan tidak semakin panjang.
Hal serupa ditemukan di SPBU Haji Isa yang saat dilakukan pengecekan belum beroperasi, sementara antrean kendaraan telah cukup panjang. Pemkab meminta pengelola SPBU segera mengoperasionalkan pelayanan dan tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama apabila BBM tersedia.
“Kami minta pihak SPBU kooperatif. Kalau stok ada, segera dilayani supaya tidak terjadi penumpukan antrean. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi dengan pemilik SPBU sangat penting,” tegasnya.
Terkait temuan penggunaan barcode yang diduga digunakan berulang kali dalam sehari, Eva menegaskan bahwa pengawasan terhadap sistem tersebut pada dasarnya merupakan ranah Pertamina. Namun, Pemkab tetap melakukan pengecekan di lapangan dan mengingatkan pengelola SPBU agar memastikan operator menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.
Ia meminta setiap penanggung jawab SPBU memperketat pengawasan terhadap operator. Sebab, apabila ditemukan praktik yang menyimpang, dampaknya tidak hanya berpotensi mengenai operator, tetapi juga dapat berimbas kepada pengelola dan SPBU yang bersangkutan.
“Kami sudah menyampaikan kepada penanggung jawab SPBU agar operator benar-benar diawasi. Jangan sampai ada oknum yang melakukan pelanggaran karena dampaknya bukan hanya kepada operator, tetapi juga kepada SPBU itu sendiri,” katanya.
Eva berharap kerja sama antara pemerintah daerah, aparat, Pertamina dan seluruh pengelola SPBU dapat mempercepat pemulihan distribusi BBM di Berau. Pemkab menargetkan kondisi pelayanan dapat kembali normal dalam beberapa hari ke depan sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan BBM.
Hasil pemantauan di delapan SPBU tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada Bupati Berau dan Forkopimda untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. (Adv)