Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – Komposisi pimpinan DPRD Kota Bontang kini kembali lengkap setelah Joni Alla’ Padang resmi mengucapkan sumpah/janji sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang sisa masa jabatan 2024–2029.
Kelengkapan unsur pimpinan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kinerja lembaga legislatif, terutama dalam menjalankan fungsi penganggaran, pembentukan peraturan daerah, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kelengkapan struktur pimpinan DPRD memiliki peran penting dalam mempercepat pembahasan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
“Pemerintah Kota Bontang terbuka untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dengan DPRD. Kita perlu memperkuat sinergi kebijakan, menyelaraskan program-program prioritas pembangunan, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif,” kata Neni, Rabu (3/9/2026).
Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibangun melalui komunikasi yang terbuka agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pelantikan Joni sekaligus mengisi posisi Wakil Ketua II yang sebelumnya dijabat almarhum H. Maming. Neni mengajak seluruh pihak mengenang dedikasi Maming yang wafat pada 4 April 2026 dan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bontang.
Di sisi lain, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan pentingnya prinsip kolektif kolegial dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Dengan lengkapnya formasi pimpinan, DPRD Bontang kini terdiri atas Andi Faizal Sofyan Hasdam sebagai Ketua, Sitti Yara sebagai Wakil Ketua I, dan Joni Alla’ Padang sebagai Wakil Ketua II.
Kondisi tersebut diharapkan membuat koordinasi internal DPRD semakin efektif sekaligus memperkuat komunikasi dengan Pemkot Bontang.
Ke depan, kelengkapan pimpinan dewan akan diuji melalui sejumlah agenda strategis, mulai dari pembahasan anggaran, penyusunan regulasi daerah hingga pengawasan program pembangunan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif pun menjadi faktor penting agar kebijakan yang disepakati tidak berhenti pada proses administratif, tetapi mampu menghasilkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat Bontang.