Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kutai Kartanegara (Kukar) masa bakti 2026-2031 resmi dilantik, Kamis (3/9/2026).
Pelantikan yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong tersebut sekaligus menandai dimulainya kepengurusan APINDO Kukar di bawah kepemimpinan Agung Hasanudin.
Usai dilantik sebagai Ketua DPK APINDO Kukar, Agung mengatakan pihaknya akan melanjutkan sejumlah program yang selama ini telah berjalan, khususnya kolaborasi antara APINDO dan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Saya kira apa yang akan dilakukan tinggal melanjutkan. Karena selama ini pun sebenarnya program-program APINDO, khususnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sudah berjalan. Tinggal penguatan saja apa yang sudah dijalankan,” ujarnya.
Menurutnya, jika sebelumnya APINDO lebih banyak berkutat pada persoalan dewan pengupahan dan upah, ke depan ruang lingkup organisasi akan diperluas.
“Kalau dulu fokusnya mungkin di masalah di dewan pengupahan, upah segala macam, nah tentunya ini sebenarnya lebih luas,” katanya.
Agung juga menyoroti kolaborasi pengusaha di Kukar dengan pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Pengusaha-pengusaha yang ada di Kukar itu sudah kolaborasi juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di Kukar. Jadi tinggal menguatkan itu saja,” jelasnya.
Namun, ia mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Salah satunya kondisi sektor pertambangan yang saat ini tengah menghadapi tekanan akibat pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menurut Agung, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap tenaga kerja. Ia menyebut sekitar 2.000 pekerja di sektor pertambangan telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Agustus 2026.
“Banyak hal yang perlu dibenahi. Yang jelas bahwa apalagi kondisi sekarang, khususnya salah satu sektor usaha, khususnya pertambangan ini kan lagi goncang nih, terjadi pemangkasan RKAB dan lain-lain. Dan itu dampaknya adalah terjadinya PHK,” tuturnya.
“Per Agustus ini sekitar 2.000 loh PHK khusus di sektor tambang. Oktober puncaknya itu keseluruhan bisa sampai 15.000,” lanjutnya.
Kondisi tersebut, kata Agung, menjadi salah satu perhatian utama APINDO Kukar bersama pemerintah daerah. Langkah antisipasi perlu segera disiapkan agar dampak sosial akibat gelombang PHK tidak semakin meluas.
“Nah tentunya ini dari APINDO juga harus mengantisipasi apa sih yang harus dilakukan beserta dengan pemerintah daerah untuk mengatasi ini. Sehingga tidak terjadi gejolak sosial yang lebih parah, khususnya di Kukar,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dampak PHK, Agung menyebut langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan data mengenai pekerja yang terdampak.
“Langkah-langkah konkret antisipasi. Pertama adalah kita punya data dulu. Yang kedua potensi apa yang di luar daripada sektor formal, khususnya kita pengembangan di UMKM,” jelasnya.
Ia mengatakan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjadi salah satu alternatif bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan maupun mereka yang sementara dirumahkan.
Menurutnya, pelatihan bagi masyarakat terdampak juga telah mulai dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Pelatihan segala macam itu sudah kerja sama dengan Disnakertrans. Penguatan itu sambil kita bagaimana memberikan mereka solusi menjelang menunggu nanti kesempatan itu akan baik lagi,” ujarnya.
Agung optimistis kondisi sektor usaha akan kembali membaik. Namun, selama menunggu pemulihan tersebut, pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK tetap membutuhkan keterampilan dan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya yakin kesempatan itu akan baik lagi, cuma kan menunggu baik ini mereka ada yang dirumahkan, ada yang di-PHK. Tentunya harus punya keahlian tertentu dan harus hidup jalan terus,” pungkasnya.