DPRD Kukar Pertimbangkan Pangkas Anggaran Program RTku Terbaik hingga 50 Persen

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua dprd kukar dan beberapa anggota dprd kukar saat melakukan rapat paripurna di dprd kukar (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua dprd kukar dan beberapa anggota dprd kukar saat melakukan rapat paripurna di dprd kukar (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Kukar Pertimbangkan Pangkas Anggaran Program RTku Terbaik hingga 50 Persen

P

Ditulis oleh

PusaranMedia.com
2 menit baca
Ketua dprd kukar dan beberapa anggota dprd kukar saat melakukan rapat paripurna di dprd kukar (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)
Ketua dprd kukar dan beberapa anggota dprd kukar saat melakukan rapat paripurna di dprd kukar (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Suka artikel ini? Bagikan ke teman Anda.

Diskusi

Komentar

Memuat komentar...

DPRD Kukar Pertimbangkan Pangkas Anggaran Program RTku Terbaik hingga 50 Persen

Ketua dprd kukar dan beberapa anggota dprd kukar saat melakukan rapat paripurna di dprd kukar (Foto: Aswin/pusaranmedia.com)

Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin

TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempertimbangkan rasionalisasi anggaran program RTku Terbaik. Kebijakan tersebut dipertimbangkan seiring kondisi keuangan daerah yang dinilai semakin tidak menentu.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan anggaran program di tingkat Rukun Tetangga (RT) nantinya akan dievaluasi, termasuk kemungkinan dilakukan refocusing dan rasionalisasi.

Menurutnya, anggaran program RT dinilai ideal apabila program dapat dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

Namun, kondisi berbeda terjadi pada perubahan APBD 2026 karena pelaksanaannya baru memasuki sekitar September hingga Oktober.

“Kalau misalnya anggaran itu efektif dan ideal kalau dilaksanakan dari Januari. Tapi ketika ini sudah memasuki bulan sembilan dan akan dilaksanakan di bulan 10, itu pasti tidak ideal,” kata Ahmad Yani. Senin (7/9/2026)

Dengan pertimbangan tersebut, DPRD Kukar membuka opsi untuk memangkas anggaran program tersebut hingga sekitar 50 persen. Dengan demikian, anggaran yang diberikan pada tahap uji coba perubahan APBD 2026 diproyeksikan menjadi Rp50 juta untuk setiap RT.

Ahmad Yani menjelaskan, pemberian anggaran Rp50 juta per RT pada perubahan APBD 2026 akan menjadi tahap uji coba untuk melihat sejauh mana program tersebut dapat berjalan secara efektif.

“Kita uji coba dulu. Kita pastikan, kasih anggaran Rp50 juta per RT. Dengan konsekuensi kalau itu sukses, kita akan lanjutkan di 2027,” jelasnya.

Sebaliknya, apabila dalam pelaksanaan uji coba masih ditemukan berbagai persoalan, DPRD bersama pemerintah daerah akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi sebelum menentukan besaran anggaran pada APBD murni 2027.

Menurut Ahmad Yani, hasil pelaksanaan program pada 2026 akan menjadi salah satu tolok ukur dalam menentukan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.

Ia menegaskan, apabila program tersebut mampu berjalan dengan baik dan memberikan hasil sesuai target, bukan tidak mungkin anggarannya akan kembali dipenuhi pada 2027.

“Kalau itu sukses, menjadi gambaran bagi kita. Kita akan full-kan di tahun 2027. Tetapi kalau masih ada masalah, tentu kita akan menjadikan tolok ukur di tahun 2026,” pungkasnya.