Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Aksi penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Berau.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai persoalan BBM yang terjadi tidak bisa hanya dilihat dari sisi antrean atau ketersediaan di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).
Menurut Gamalis, ada dua persoalan utama yang perlu dibenahi, yakni pasokan BBM dan mekanisme distribusinya hingga ke masyarakat.
Ia menyebut, pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan kebutuhan kuota BBM untuk Berau. Namun, kuota yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Persoalannya ada di pasokan. BP Migas tidak memberikan kuota sesuai yang diajukan Pemda. Jadi kita bukan sekadar meminta tambahan kuota, tetapi meminta hak sesuai kebutuhan daerah,” ujar Gamalis.
Di sisi lain, Gamalis mengakui persoalan distribusi juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Menurutnya, BBM harus diawasi sejak proses penyaluran hingga sampai kepada konsumen.
Rantai distribusi yang panjang, kata dia, harus mendapat pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan dalam penyaluran.
“Yang harus dijaga adalah distribusinya. Dari Pertamina ke SBM, kemudian ke penyalur, hingga tangki dan SPBU, sampai akhirnya kepada masyarakat. Di titik terakhir ini harus benar-benar diawasi,” jelasnya.
Gamalis bahkan mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV di SPBU yang dapat dipantau secara langsung. Langkah tersebut dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengantisipasi terjadinya persoalan dalam pelayanan BBM.
“Kami sudah menyampaikan kepada Pertamina agar distribusi ini dipantau 24 jam. Salah satunya dengan memasang CCTV yang bisa dipantau. Jadi kalau ada sesuatu, bisa langsung terlihat,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah menghargai aksi masyarakat sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait kebutuhan BBM. Menurutnya, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat Berau, termasuk sektor pariwisata.
“Ini lebih kepada penyampaian aspirasi terkait kebutuhan, ketersediaan dan distribusi minyak kita. Karena bagaimanapun ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Berau,” pungkasnya.
Sementara itu, pembahasan mengenai persoalan BBM juga dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), pihak SPBU dan Pertamina. Gamalis berharap forum tersebut dapat menghasilkan keputusan konkret yang kemudian bisa segera ditindaklanjuti pemerintah.
Menurutnya, penyelesaian persoalan BBM membutuhkan sinergi seluruh pihak, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan distribusi BBM di Berau berjalan lebih tertib, transparan dan tepat sasaran. (Adv)