Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Berau kembali menyoroti persoalan distribusi BBM.
Pemerintah daerah kini melihat masalah tersebut bukan hanya soal pengawasan di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan besaran kuota yang diterima.
Untuk 2026, Pemkab Berau mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 83.201 kiloliter (KL). Namun, kuota yang disetujui hanya 47.312 KL.
Kondisi serupa terjadi pada Biosolar. Dari pengajuan 37.141 KL, alokasi yang diterima Berau tercatat 25.895 KL.
Jika digabung, maka kebutuhan yang diajukan mencapai 120.342 KL, sedangkan kuota yang disetujui hanya 73.207 KL. Artinya terdapat kekurangan sekitar 47 ribu KL dibandingkan usulan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menyebut persoalan kuota menjadi salah satu hal yang perlu dibahas lebih lanjut untuk mencari solusi atas antrean BBM.
Di sisi lain, Pemkab Berau tetap memperketat pengawasan distribusi di SPBU. Pengawasan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan mencegah adanya aktivitas yang berpotensi memperpanjang antrean.
Pemkab juga menyiapkan surat edaran sebagai upaya tambahan mengatur distribusi BBM di tengah keterbatasan pasokan.
Eva mengatakan pengajuan kuota dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan masyarakat. Sektor transportasi, nelayan, UMKM hingga pertanian menjadi bagian dari dasar penyusunan usulan.
Menurutnya, pemerintah daerah memang harus mengajukan kebutuhan BBM lebih awal. Namun, jumlah yang kemudian ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan Berau.
Untuk itu, Pemkab Berau berharap evaluasi terhadap alokasi BBM dapat dilakukan bersama pihak terkait. Penyelesaian antrean dinilai perlu menyentuh persoalan pasokan dan kuota, bukan hanya pengaturan kendaraan di SPBU.
Pemkab berharap persoalan BBM di Berau dapat segera menemukan solusi yang lebih permanen sehingga antrean masyarakat tidak terus berulang. (Adv)