Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai memasuki tahapan persiapan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan.
Proses tersebut berjalan setelah Pemkab Nunukan memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kini, panitia seleksi (pansel) telah dibentuk dan mulai menyusun berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Sekda.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Kaharuddin mengatakan pembentukan pansel menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui sebelum seleksi terbuka diumumkan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Langkah yang sudah dilakukan adalah mengusulkan rekomendasi ke BKN dan ditindaklanjuti dengan pembentukan pansel,” ujar Kaharuddin.
Menurutnya, pansel saat ini tengah membahas dan menyusun persyaratan bagi peserta seleksi. Setelah persyaratan disepakati, Pemkab Nunukan akan segera mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka.
Kaharuddin menargetkan pengumuman seleksi dapat dilakukan pada September 2026. “Selter Sekda akan diumumkan setelah menunggu kesepakatan pansel untuk persyaratan calon Sekda. Insyaallah bulan ini diumumkan,” katanya.
Selain seleksi administrasi, tahapan pengisian jabatan Sekda Nunukan nantinya juga mencakup asesmen terhadap peserta.
Dalam proses tersebut, Pemkab Nunukan akan melibatkan Assessment Center Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Makassar.
Kaharuddin menjelaskan, keterlibatan lembaga tersebut berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan asesmen bagi calon pejabat pimpinan tinggi pratama. Asesmen harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki akreditasi A.
“Dalam proses asesmen, Pemkab Nunukan akan melibatkan Assessment Center LAN RI di Makassar. Keterlibatan lembaga tersebut diperlukan karena proses asesmen harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki akreditasi A,” jelasnya.
Ia menambahkan, pansel seleksi Sekda Nunukan terdiri atas beberapa unsur. Komposisinya melibatkan dua perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, unsur akademisi dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), serta satu orang dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Dengan terbentuknya pansel, Pemkab Nunukan kini tinggal menuntaskan persyaratan dan tahapan teknis sebelum membuka pendaftaran secara resmi.
Kaharuddin berharap seluruh rangkaian seleksi dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga nantinya diperoleh pejabat Sekda yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan Pemkab Nunukan.