Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin
BALIKPAPAN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan potensi produksi gas yang melimpah di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai 2028 mendatang.
Ini disampaikan Koordinator Komunikasi SKK Migas, Arief Hermawan saat memberikan materi pengenalan kegiatan usaha hulu migas kepada peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Samarinda, Selasa (8/9/2026).
Ia mengatakan potensi tersebut salah satunya berasal dari Eni Indonesia sebagai salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Menurutnya, temuan migas di Indonesia saat ini lebih banyak didominasi gas dibandingkan minyak. Kondisi tersebut juga terlihat dari sejumlah proyek eksplorasi, termasuk Eni Indonesia.
"Potensi ke depan kita itu, temuan sekarang banyaknya gas. ENI kemarin gas semua. Memang ada kondensatnya, tapi enggak gede. Maksudnya dibanding gas kalah jauh," kata Arief.
Ia menyebut produksi gas Eni ke depan dapat mencapai sekitar 1.000 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day). Peningkatan produksi tersebut dinilai akan membuat pasokan gas semakin besar.
"Apalagi nanti kalau ENI jadi 1.000 MMSCFD, itu makin gede, maksudnya sirkulasinya makin gede," ujarnya.
Arief mengatakan besarnya potensi produksi gas tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kaltim untuk memperkuat hilirisasi.
Menurutnya, gas yang dihasilkan tidak hanya dapat diekspor dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG), tetapi juga perlu didorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kini, kata dia, sekitar 30 persen produksi gas Indonesia masih diekspor karena belum seluruhnya terserap oleh kebutuhan domestik.
"Gas kita sekarang ekspor 30 persen dari produksi karena belum terserap. Artinya kemampuan domestik hanya 30 persen," katanya.
Untuk itu, Arief mendorong adanya kebijakan yang dapat meningkatkan pemanfaatan gas di dalam negeri, termasuk untuk sektor transportasi.
Ia menilai gas dapat menjadi salah satu alternatif bahan bakar kendaraan, termasuk kendaraan operasional pemerintah daerah.
"Apakah tidak dimungkinkan kendaraan operasional di daerah, termasuk di Pemprov Kaltim, itu pakai gas?" ujarnya.
Menurutnya, penggunaan gas untuk kendaraan operasional pemerintah daerah dapat menjadi salah satu bentuk hilirisasi yang membuat hasil produksi gas Kaltim lebih banyak dimanfaatkan masyarakat.
Arief bahkan membayangkan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di Kaltim dapat mulai menggunakan kendaraan dinas berbahan bakar gas.
"Kalau semua Pemprov, Pemkot, Pemkab dikasih kendaraan dinas, kendaraan Pemprov isinya kendaraan gas, itu kan akan membuat gas Kaltim berdampak," katanya.
Sementara PIC SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Mutiara Dinanti mengatakan produksi minyak Indonesia secara alami mengalami penurunan sekitar 5 hingga 20 persen per tahun.
Di sisi lain, konsumsi minyak dalam negeri meningkat sekitar 8 persen per tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia masih menghadapi keterbatasan pasokan minyak meski memiliki cadangan.
"Saat ini kalau dikatakan kita kaya akan minyak karena kita punya cadangan, itu belum tentu. Kembali lagi, kata 'kaya' itu ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri," ujar Tiara sapaannya.
Ia menambahkan, SKK Migas bersama KKKS terus melakukan percepatan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Salah satunya melalui percepatan pengembangan proyek Eni yang ditargetkan berproduksi pada 2028.
Percepatan tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan nasional, termasuk mengejar target produksi minyak sebesar 600 ribu barel per hari.
Namun, Mutiara menyebut pengembangan lapangan minyak tetap mempertimbangkan aspek keekonomian karena cadangan yang tersedia belum tentu ekonomis untuk diproduksikan.