‎Reporter : Herdiansyah l Editor : Buniyamin 
‎
‎SAMARINDA - Penutupan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat pengetatan standar sanitasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memunculkan sorotan terhadap kesiapan program tersebut.
‎
‎Pengamat Ekonomi Kaltim, Purwadi Purwoharsodjo menilai persoalan tersebut justru menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan program sejak awal.
‎
‎Ia menyebut pemerintah terlalu terburu-buru menjalankan program berskala nasional tanpa memastikan seluruh perangkat pendukungnya benar-benar siap.
‎
‎“Ini memang dipaksakan. Ini prematur, terlalu prematur, karena tidak siap semuanya,” kata Purwadi.
‎
‎Menurutnya, evaluasi dan pengetatan standar yang baru dilakukan setelah program berjalan menunjukkan bahwa aspek perencanaan belum dilakukan secara matang dari awal.
‎
‎Ia menilai program nasional dengan cakupan penerima yang sangat besar seharusnya memiliki perencanaan menyeluruh, mulai dari kesiapan dapur, standar sanitasi, distribusi makanan, pengawasan, pembiayaan hingga mekanisme evaluasi.
‎
‎“Ini kan menunjukkan perencanaannya belum matang. Ada yang makanannya ditolak sekolah, sementara di daerah seperti Mahakam Ulu malah belum tersentuh,” jelasnya.
‎
‎Purwadi menilai keterlibatan pengusaha lokal dalam penyediaan dapur MBG seharusnya memberikan kepastian dari sisi tata kelola dan keberlanjutan program.
‎
‎Sebab, ketika pelaku usaha telah mengeluarkan investasi berdasarkan skema yang ditawarkan pemerintah, kemudian standar diperketat dan operasional dihentikan, risiko kerugian justru berpotensi ditanggung oleh pihak swasta.
‎
‎“Kasihan rakyat. Sudah pajaknya dikejar terus, sementara tata kelola keuangan negara berhamburan,” tegasnya.
‎
‎Menurut Purwadi, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan penutupan dapur sebagai masalah teknis sanitasi.
‎
‎Ada konsekuensi ekonomi yang harus diperhitungkan ketika ratusan pelaku usaha telah menginvestasikan modal, merekrut tenaga kerja dan menyiapkan fasilitas untuk mendukung program tersebut.
‎
‎Kendati demikian, Purwadi tetap meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
‎
‎Namun, evaluasi tersebut harus mencakup perencanaan anggaran, kesiapan infrastruktur, mekanisme kerja sama dengan pelaku usaha, distribusi makanan, pemerataan penerima manfaat hingga standar sanitasi yang harus ditetapkan sejak awal.
‎
‎“Jangan sampai masyarakat dan pengusaha yang akhirnya menanggung akibat dari perencanaan yang tidak matang,” pungkasnya.