Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan 

PENAJAM - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan dana kurang salur untuk periode 2023-2024 sebesar Rp300 miliar. 

Belum disalurkannya dana bagi hasil tersebut berdampak besar terhadap program dan pembangunan daerah. 

“Dana kurang salur sebesar Rp300 miliar itu ada sekitar Rp208 miliar telah masuk dalam batang tubuh APBD 2025 sehingga mengakibatkan beban utang daerah yang harus dibayarkan tahun ini. Karena, sampai saat ini pemerintah daerah baru menyalurkan Rp18 miliar dari total Rp300 miliar,” kata Syarifuddin, Rabu (9/9/2026). 

Syarifuddin menekankan, dana kurang salur Rp300 miliar diharapkan segera disalurkan pemerintah pusat ke Pemkab PPU untuk menunjang program pembangunan daerah. 

“Pemerintah pusat telah memangkas dana transfer ke daerah mencapai 50 persen di tahun ini. Kemudian ditambah dana kurang salur yang belum direalisasikan, hal ini menambah tekanan terhadap fiskal daerah. Karena itu, diharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan dana kurang salur tersebut,” terangnya. 

Syarifuddin menyatakan, DPRD PPU akan terus menyeuarakan agar pemerintah pusat mempercepat proses penyaluran dana kurang salur sebesar Rp300 miliar. 

“Anggota DPRD sudah pernah datang langsung ke Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan soal dana kurang salur. Tetapi, sampai saat ini juga belum ada kejelasan,” terangnya. 

Pemerintah pusat diminta untuk menyalurkan dana kurang salur untuk menunjang program dan pembangunan daerah, baik infrastruktur jalan, kesehatan maupun pendidikan. 

“Pemkab PPU memiliki program Kartu Penajam Cerdas (KPC) yang berisikan bantuan sebesar Rp600 ribu untuk siswa baru tahun ajaran 2026/2027, tetapi sampai saat ini juga pemerintah daerah belum merealisasikan. Karena, tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tekanan,” pungkasnya.