Reporter: Nur Hidayah | Editor: Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, di balik persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), ada celah lain yang dinilai turut memperparah kondisi tersebut, yakni pembelian berulang menggunakan kendaraan dengan kapasitas tangki besar.
Hal itu ditemukan menjadi salah satu perhatian Bupati Berau Sri Juniarsih Mas saat melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU, Rabu (9/9/2026).
Dua lokasi menjadi sasaran pemantauan, yakni SPBU Sambaliung di Jalan Bayanuddin dan SPBU KM 5 di Jalan H.A.R.M Ayoeb, Tanjung Redeb.
Dalam sidak tersebut, Sri Juniarsih tidak hanya melihat kondisi antrean. Mekanisme pembelian BBM bersubsidi, penggunaan barcode hingga potensi pengisian berulang turut diperiksa.
Menurutnya, sistem barcode memang menjadi salah satu alat untuk mengendalikan pembelian BBM bersubsidi. Namun, masih terdapat celah yang perlu mendapat perhatian, terutama kendaraan roda dua yang memiliki kapasitas tangki tidak biasa.
“Motor yang tangkinya besar bisa mengisi 20 sampai 25 liter,” kata Sri Juniarsih.
Kondisi itu, menurutnya, berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pembelian BBM secara berulang. Kendaraan yang sama dapat kembali ke SPBU setelah pengisian dan mengambil pasokan kembali, sementara masyarakat lain masih harus menunggu dalam antrean.
Karena itu, Bupati meminta masyarakat tidak memanfaatkan situasi keterbatasan BBM untuk mengambil keuntungan pribadi.
Ia mengingatkan agar pembelian dilakukan secara wajar dan sesuai kebutuhan. Menurutnya, persoalan BBM tidak akan selesai hanya dengan menambah pasokan jika distribusinya masih bisa dikuasai oleh pihak-pihak tertentu.
Pemkab Berau kini memperkuat pengawasan di lapangan dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Pengawasan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga mekanisme pelayanan di SPBU. Pemerintah ingin memastikan operator menjalankan aturan dan tidak memberikan ruang bagi praktik pengetapan.
Sri Juniarsih mengatakan penambahan kuota BBM tetap menjadi salah satu usulan Pemkab Berau. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan pembenahan distribusi.
Sebab, tambahan kuota dinilai tidak akan banyak membantu apabila BBM yang masuk justru kembali diserap oleh oknum yang melakukan pembelian berulang.
Pemkab juga mencermati adanya kendaraan yang menggunakan kode atau barcode tertentu dan diduga melakukan pengisian berkali-kali.
Pemerintah daerah berharap pengawasan lintas sektor dapat mempersempit ruang praktik pengetapan. Di sisi lain, masyarakat juga diminta ikut menjaga agar BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dengan kondisi pasokan yang masih menjadi perhatian, pemerintah menilai kedisiplinan dalam membeli BBM menjadi bagian penting untuk mengurai antrean dan mencegah terjadinya perebutan pasokan di tingkat SPBU. (Adv)