Reporter : Nur Hidayah | Editor : Buniyamin
TANJUNG REDEB – Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau tidak hanya terlihat dari panjangnya antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pemerintah daerah kini menyoroti persoalan lain yang tak kalah penting, yakni belum meratanya akses masyarakat terhadap fasilitas pengisian BBM.
Saat ini, sebagian besar SPBU masih terkonsentrasi di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat di kecamatan yang berada jauh dari perkotaan harus menempuh perjalanan lebih panjang hanya untuk mendapatkan BBM.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah untuk memperluas akses tersebut.
Beberapa wilayah seperti Segah, Kelay hingga kawasan pesisir menjadi perhatian karena masyarakat di daerah tersebut belum memiliki kemudahan akses seperti warga di kawasan perkotaan.
“Jangan sampai masyarakat di pedesaan tidak mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat di kota,” ujar Sri Juniarsih Mas.
Pemkab Berau berencana menggandeng pihak swasta untuk mendorong hadirnya SPBU baru di wilayah yang selama ini minim fasilitas pengisian BBM.
Penambahan titik layanan dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tidak hanya bertumpu pada SPBU yang berada di sekitar pusat kota.
Namun, pembangunan SPBU bukan satu-satunya langkah yang disiapkan. Pemkab Berau juga akan membawa persoalan pasokan BBM ke tingkat pemerintah pusat dengan mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung setelah rangkaian Hari Jadi Kabupaten Berau selesai.
Salah satu usulan yang akan disampaikan ialah penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Berau.
Sri Juniarsih menegaskan, tambahan kuota harus dibarengi dengan pembenahan distribusi.
Sebab, peningkatan pasokan tidak akan banyak memberikan dampak apabila BBM tidak tersalurkan secara adil kepada masyarakat.
“Sebanyak apa pun kuota diberikan, kalau pembagiannya tidak merata dan masih ada yang curang, persoalan antrean tetap terjadi,” katanya.
Pemkab juga menaruh perhatian terhadap dugaan praktik pengetapan serta penjualan BBM secara ilegal yang berpotensi mengganggu distribusi.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pasokan yang tersedia tidak justru terserap oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan di luar peruntukannya.
Dengan demikian, pemerintah daerah ingin menempuh dua jalur sekaligus.
Di satu sisi memperjuangkan tambahan pasokan, sementara di sisi lain memperluas infrastruktur pengisian BBM dan memperketat distribusinya.
“Paling penting, BBM bisa diterima masyarakat secara adil dan antrean panjang di SPBU tidak lagi menjadi persoalan,” ujar Sri Juniarsih.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi antrean di SPBU, tetapi juga memangkas kesenjangan akses BBM antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan warga di wilayah pedalaman dan pesisir. (Adv)