Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan meningkat dari sekitar Rp42 miliar menjadi Rp46 miliar dalam APBD Perubahan 2026.

Penambahan anggaran tersebut dilakukan di tengah kebutuhan BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang meningkat saat musim kemarau.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri mengatakan tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah kota terhadap kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi kondisi darurat.

"APBD Perubahan ini kita tambahkan juga untuk itu, karena itu 'kan darurat, jangan sampai karena langsung instruksi dari Presiden," kata Yusri, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, BPBD harus meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya dalam menghadapi karhutla. Namun, kesiapan petugas di lapangan juga harus menjadi perhatian.

"Pertama, mereka harus selalu siap dan waspada. Kerja di lapangan membutuhkan perhatian khusus, terutama bagaimana selain mengatasi terkait kebakaran, juga bagaimana mereka bekerja tapi tidak melupakan keselamatannya," ujarnya.

Sementara Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali menjelaskan anggaran BPBD pada APBD murni 2026 berada di kisaran Rp42 miliar. Dalam APBD Perubahan, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp46 miliar.

Ia mengatakan penambahan tersebut tidak seluruhnya dialokasikan khusus untuk penanganan karhutla. Anggaran BPBD mencakup seluruh kebutuhan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan.

"42 menjadi 46. Cuma 'kan di situ ada untuk gaji, ada dibantu BBM,” kata Usman.

Menurutnya, salah satu kebutuhan yang mendapat tambahan anggaran adalah belanja pegawai yang sebelumnya mengalami kekurangan. Tambahan untuk komponen tersebut mencapai sekitar Rp3,5 miliar.

Selain itu, terdapat tambahan untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumsi petugas hingga akhir tahun. 

Kebutuhan tersebut dinilai penting karena BPBD harus mengoperasikan kendaraan dan peralatan dalam penanganan berbagai jenis bencana.

"Karena ini bukan masalah menghadapi kebakaran lahan saja, tapi ada khusus semua kebencanaan di Kota Balikpapan," jelasnya.

Usman mencontohkan, ketika terjadi kondisi darurat seperti orang tenggelam, BPBD tetap membutuhkan kendaraan untuk menuju lokasi dan kapal untuk melakukan pencarian. 

Begitu pula saat terjadi kebakaran rumah maupun kejadian lain yang membutuhkan respons cepat.

"Kalau ada orang tenggelam 'kan tetap juga perlu menuju ke lokasi menggunakan unit. Terus untuk pencarian orang tenggelam menggunakan kapal," ujarnya.

Ia menegaskan, kebutuhan operasional BPBD tidak hanya berkaitan dengan karhutla. 

Petugas juga menangani berbagai kejadian lain, mulai dari kebakaran permukiman, orang tenggelam, hingga penanganan hewan atau tawon yang membahayakan masyarakat.

Usman menyebut, BPBD Balikpapan memiliki sekitar 300 petugas yang disiagakan secara bergiliran dalam sistem shift selama 24 jam.

Karena itu, menurutnya, dukungan anggaran terutama diarahkan untuk memastikan sumber daya manusia dan peralatan tetap siap digunakan ketika terjadi bencana.

"BPBD itu artinya lebih pertama di SDM-nya, kedua di peralatan. Nah, peralatan ini isinya ya termasuk BBM, perbaikan mobil," katanya.

Di tengah efisiensi anggaran, Usman mengatakan pihaknya berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia. 

BPBD juga mengandalkan dukungan dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan bencana.

Menurutnya, perusahaan yang berada di sejumlah wilayah Balikpapan turut membantu ketika terjadi karhutla, terutama melalui penyediaan air, kendaraan, peralatan keselamatan, maupun dukungan operasional sesuai kemampuan masing-masing.

"Dari pemerintah, dari pihak swasta, masyarakat, nah itu sudah tergabung dalam penanggulangan karhutla ini," ujarnya.

Ia mencontohkan, perusahaan di wilayah Balikpapan Barat dapat membantu ketika terjadi kebakaran lahan di kawasan sekitar Kilometer (Km) 13. 

Perusahaan dapat menyediakan cadangan air dan membantu proses pemadaman sehingga BPBD tidak selalu harus mengambil pasokan air dari sumber yang jauh.

"Air, iya. Mereka menyiapkan, mereka juga punya cadangan air, mereka juga bantu. Jadi kami enggak harus ambil air dulu ke PDAM, jauh. Tapi di perusahaan itu ada stok air, ya kita memanfaatkan yang ada dulu," jelasnya.

Menurut Usman, kolaborasi tersebut dapat mempercepat penanganan di lapangan. 

Jika BPBD harus bekerja sendiri, proses pemadaman bisa membutuhkan waktu beberapa hari. Dengan dukungan berbagai pihak, penanganan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.

"Dengan adanya teman-teman (Perusahaan, Red), kami pun bisa kerja mungkin cuma sehari. Bisa tertangani lebih cepat,” katanya.

Usman menegaskan, BPBD tetap memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah kota. 

Jika dalam pelaksanaan terdapat kebutuhan tambahan yang mendesak, pihaknya akan menyampaikannya kepada pimpinan untuk dibahas sesuai mekanisme penganggaran.

"Untuk saat ini kita cukup. Artinya memang kebakaran hutan ini masih bisa kita hadapi," imbuhnya.

Seperti diketahui, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 sebesar Rp3,171 triliun, sedangkan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,566 triliun dalam Rapat Paripurna pada Rabu (9/9/2026). 

Rinciannya, pendapatan daerah turun Rp73,766 miliar menjadi Rp3,171 triliun yang terdiri atas penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp86,003 miliar dan kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp12,236 miliar.

Sementara belanja daerah bertambah Rp49,220 miliar menjadi Rp3,566 triliun. Untuk pembiayaan daerah bertambah Rp22,980 miliar menjadi Rp395,545 miliar.