Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai tidak cukup hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan ruang bagi masyarakat sekitar untuk ikut mengambil peran dan menikmati manfaatnya secara langsung.
Ini disampaikan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) XVII Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) di Balikpapan, Jumat (11/9/2026).
Bagus Susetyo mengatakan, pembangunan yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim) harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Kita semua menyadari bahwa pembangunan fisik yang megah harus berjalan selaras dengan tegaknya keadilan sosial dan terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Bagus.
Menurutnya, masyarakat Balikpapan harus menjadi bagian aktif dari perkembangan kawasan IKN dan tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung.
"Keadilan dan kesejahteraan sejati hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat kami tidak sekadar menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama yang kompeten dalam roda pembangunan nasional ini," ujarnya.
Bagus menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu pilar penting dalam menghadapi perubahan kawasan yang semakin berkembang seiring pembangunan IKN.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian, penguatan literasi digital hingga pemenuhan layanan kesehatan.
Ia berharap keberadaan IKN dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat lokal, terutama mereka yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan untuk terlibat dalam berbagai sektor pembangunan.
"Pemikiran-pemikiran cerdas, strategis, dan solutif dari para sarjana sangat kami butuhkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan metode-metode terbaik guna akselerasi mutu SDM kita ke depan," paparnya.
Bagus menambahkan, keberagaman masyarakat Balikpapan juga menjadi modal sosial dalam menjaga kondusivitas daerah.
Saat ini terdapat 131 etnis dan paguyuban yang tercatat dalam Forum Paguyuban Kota Balikpapan.
Ia berharap Munas XVII ISKA tidak berhenti pada keputusan organisasi, tetapi juga menghasilkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas masyarakat.
"Munas XVII ISKA diharapkan menghasilkan keputusan strategis, program kerja yang aplikatif, serta kepemimpinan baru yang mampu memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan bangsa," imbuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Munas XVII ISKA yang mengangkat isu keadilan dan kesejahteraan.
Forum empat tahunan itu berlangsung pada 9-10 September 2026 dan menjadi momentum evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan arah organisasi untuk empat tahun mendatang.
Ketua Umum Presidium Pusat ISKA, Luky Yusgiantoro mengatakan salah satu agenda Munas adalah membahas arah organisasi, termasuk perubahan AD/ART, garis-garis kegiatan serta kepemimpinan ISKA periode berikutnya.
"Agendanya membahas langkah-langkah ke depan, termasuk AD/ART, garis-garis kegiatan, dan bagaimana organisasi diarahkan ke depan," ujarnya.
Munas juga menjadi forum untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2022-2026 sekaligus memilih Ketua Umum ISKA untuk empat tahun berikutnya.
Luky menyebut isu keadilan dan kesejahteraan menjadi salah satu hal yang diharapkan mewarnai kepengurusan mendatang.
"Di akhir kegiatan juga akan ada keputusan siapa ketua umum empat tahun ke depan. Salah satu yang kita angkat adalah terkait dengan keadilan dan kesejahteraan" katanya.
Sementara Ketua Panitia Munas XVII ISKA, Bernatal Saragih mengatakan proses pemilihan ketua umum akan mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat.
Setiap delegasi dari daerah tetap memiliki kesempatan mengusulkan calon, namun prosesnya terlebih dahulu diarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama.
"Model yang kita bangun yang pertama memang musyawarah mufakat. Kalau bisa dilakukan musyawarah, ya selesai," ujarnya.
ISKA saat ini memiliki lebih dari 25 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan lebih dari 150 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tersebar di Indonesia.
Selain mengikuti agenda persidangan, peserta Munas XVII ISKA dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke kawasan IKN pada Sabtu (12/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.