Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menghadapi ruang fiskal yang lebih terbatas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Meski demikian, sejumlah pembangunan prioritas tetap dipertahankan dengan menggeser fokus anggaran ke program yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (12/9/2026) malam.
RAPBD 2027 disusun sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bontang 2025–2029 dengan tema pembangunan “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.”
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,953 triliun. Angka itu terdiri dari PAD sebesar Rp390,13 miliar, pendapatan transfer Rp1,534 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,81 miliar.
Sementara belanja daerah dirancang lebih besar, yakni Rp2,003 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja operasi Rp1,554 triliun, belanja modal Rp442,58 miliar, dan belanja tidak terduga Rp6 miliar.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, Pemkot Bontang mengalokasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Neni mengatakan kondisi fiskal 2027 tidak lagi memberikan ruang yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, penyusunan anggaran harus lebih selektif dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Keterbatasan anggaran tidak menghentikan arah pembangunan. Yang berubah adalah cara kita menentukan prioritas dan cara kita menggunakan anggaran,” kata Neni.
Menurutnya, efisiensi tidak dimaknai sebagai penghentian pembangunan. Pemerintah justru akan memperketat belanja yang bersifat pendukung agar anggaran dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas.
Sejumlah proyek fisik tetap dipertahankan dalam RAPBD 2027. Di antaranya pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Piere Tendean di kawasan Bontang Kuala, penataan dan pembangunan trotoar pada koridor jalan nasional, perbaikan drainase dan bangunan perkuatan tebing sungai untuk pengendalian banjir, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Tujuh program unggulan daerah juga tetap menjadi bagian dari arah pembangunan, yakni Bontang Sehat untuk Semua, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, Menata Bontang, Komitmen Bontang, dan Inovasi Bontang.
Namun, pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan tingkat urgensinya.
Efisiensi Belanja Pendukung
Untuk menjaga ruang anggaran, Pemkot Bontang mengarahkan efisiensi pada sejumlah belanja pendukung pemerintahan. Pos yang menjadi perhatian antara lain alat tulis kantor, percetakan dan suvenir, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, konsumsi rapat, seminar, jasa konsultansi, honor kegiatan, pendidikan dan pelatihan, hingga pengadaan peralatan pendukung.
Neni menegaskan efisiensi tersebut dilakukan secara selektif dan tidak boleh mengganggu fungsi pelayanan publik.
“Pada akhirnya, kualitas APBD tidak hanya dilihat dari besarnya angka yang kita belanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari kemampuan keuangan yang tersedia,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkot Bontang juga mulai mengandalkan strategi pendanaan alternatif. Pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah, bantuan keuangan, serta dukungan program kementerian dan lembaga yang dapat dilaksanakan langsung di daerah.
Kontribusi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga diharapkan semakin diperkuat. Salah satu bentuk dukungan yang diapresiasi Pemkot Bontang ialah skema Sharing Iuran (SSI) Jaminan Kesehatan serta dukungan TJSL untuk pematangan lahan Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, Neni mengingatkan bahwa postur RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp2 triliun belum sepenuhnya final. Anggaran masih akan menyesuaikan penetapan definitif alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 dari pemerintah pusat.
Dalam rancangan tersebut, Pemkot Bontang juga telah memperhitungkan komponen kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp402,58 miliar.
Karena itu, pembahasan bersama DPRD Kota Bontang akan menjadi tahap penting untuk memastikan setiap program memiliki sumber pendanaan yang jelas dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Neni berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif dan terbuka. Setiap tambahan belanja, kata dia, harus mempertimbangkan urgensi serta manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
Pemkot Bontang menargetkan rancangan anggaran tersebut dapat disepakati tepat waktu sehingga APBD 2027 yang dihasilkan tetap realistis, sehat, dan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.