Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Dukungan terhadap pendidikan siswa berkebutuhan khusus di Kutai Kartanegara (Kukar) terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Salah satunya diwujudkan melalui penyerahan bantuan sarana belajar kepada siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Tenggarong, Senin (14/9/2026).
Bantuan tersebut menyasar siswa dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Berbagai kebutuhan pendidikan disalurkan, mulai dari seragam dan sepatu sekolah, alat tulis, hingga buku pelajaran.
Kabag Kesra Setkab Kukar, Fathul Alamin, mengatakan bantuan perlengkapan sekolah tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui program Gratispol.
“Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD, SMP dan SMA. Perlengkapan sekolahnya meliputi kebutuhan siswa, seperti pakaian sekolah, termasuk sepatu dan seragam sekolah, alat tulis, serta buku, termasuk buku pelajaran,” kata Fathul.
Menurut Fathul, penyaluran bantuan kepada siswa SLB melibatkan koordinasi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim. Hal itu berkaitan dengan kewenangan pengelolaan SLB yang berada di tingkat provinsi.
“Keberadaan sekolah luar biasa, meskipun di tingkat SD dan SMP, masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi kaltim. Jadi, kita dari Pemerintah Kabupaten mengoordinasikan dengan pihak provinsi terkait objek penerima bantuannya,” jelasnya.
Tak hanya kebutuhan pendidikan, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan sosial siswa, khususnya mereka yang tinggal di asrama. Bantuan berupa bahan pangan turut disalurkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Fathul menyebut bantuan sosial tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kukar.
“Bentuk yang diberikan ada dua, yaitu dari Baznas dan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten. Beras, kemudian juga sembako lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk siswa berkebutuhan khusus, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah membuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun lembaga lainnya menjadi penting.
“Sebenarnya ada cukup banyak objek yang perlu diintervensi, yang tidak bisa diintervensi sendiri oleh Pemkab kukar. Contohnya seperti SLB ini yang merupakan kewenangan provinsi, ataupun ada beberapa objek lain yang Pemkab tidak bisa intervensi secara langsung,” katanya.
Karena itu, Fathul mendorong semakin banyak pihak mengambil peran dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Kukar yang membutuhkan.
“Sehingga memang kita membutuhkan kolaborasi. Harapan kami seluruh pihak, baik itu Pemprov Kaltim, kemudian lembaga-lembaga seperti Baznas, mau berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk bisa membantu objek-objek di Kukar yang membutuhkan bantuan,” pungkasnya.