Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan memperketat proses seleksi dan evaluasi terhadap vendor penyedia barang dan jasa, menyusul kasus penangkapan sopir kepala dinas yang kedapatan membawa narkotika di dalam mobil dinas.

Kasus tersebut kemudian berkembang hingga mengungkap dugaan jaringan narkotika lintas negara. Sopir yang diamankan diketahui bekerja melalui perusahaan penyedia jasa atau outsourcing.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Balikpapan, Irma Pertiwi Aryana Musa, sebelumnya telah menjelaskan bahwa sopir dan kendaraan yang digunakan merupakan fasilitas dari vendor penyedia jasa.

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan tenaga pengemudi, security, hingga cleaning service pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memang berasal dari perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan.

"Driver, security, kemudian cleaning service di beberapa OPD sudah outsourcing. Bukan kita yang menggaji, kita berkontrak dengan perusahaan. Mereka yang menyediakan jasa untuk driver, security, dan cleaning service," kata Bagus, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, evaluasi terhadap sistem penyediaan tenaga outsourcing terus dilakukan. 

Adanya kasus tersebut menjadi bahan bagi Pemkot Balikpapan untuk memperketat proses, termasuk dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

"Evaluasi terus. Dengan adanya itu otomatis berarti ada hal yang agak kurang, kita perketat lagi. Yang penting kita tidak berhenti melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan semuanya," ujarnya.

Bagus menegaskan, tindakan yang dilakukan sopir tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak serta-merta berkaitan dengan kepala dinas maupun Pemkot Balikpapan. Sebab, sopir tersebut bekerja melalui perusahaan penyedia jasa.

"Yang sudah saya bilang, itu tanggung jawab dia sendiri, tidak ada kaitannya ke kepala dinasnya, tidak ada kaitannya ke Pemkot. Karena dia bekerja melalui penyedia jasa sopir, bukan orang dekatnya kepala dinas," tegasnya.

Meski demikian, Bagus menyebut kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi Pemkot Balikpapan dalam memilih perusahaan penyedia jasa. Salah satu opsi yang dinilai perlu diperkuat adalah proses seleksi calon tenaga kerja, termasuk pemeriksaan psikologis.

"Makanya juga harus ada psikotes. Tapi psikotes 'kan tidak murah," katanya.

Bagus berharap evaluasi tersebut dapat mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan Pemkot Balikpapan.

"Setiap kejadian negatif harus menjadi bahan perbaikan ke depan," imbuhnya.