Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Dampak musim kemarau yang terjadi hingga saat ini masih dirasakan Kota Samarinda. Ditandai dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi serta intrusi air laut yang kerap menembus pasokan air baku di Sungai Mahakam.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar berharap kondisi ini tidak terus terjadi dan semakin parah, apalagi hingga merugikan masyarakat.
Menurutnya diperlukan atensi khusus serta kolaborasi berbagai pihak untuk menangani persoalan ini. Terlebih, dampak dari kemarau ini tidak hanya soal berkurangnya pasokan air, tapi juga berdampak kepada petani hingga inflasi.
DPRD Samarinda pun menggelar pertemuan dengan satgas dari pemerintah kota yang menangani kekeringan dan karhutla untuk mengetahui langkah yang akan dan telah dilakukan terhadap kondisi saat ini.
"Ini menjadi atensi kita. Kita tidak ingin kebakaran meluas, pastinya kita ingin penanganan yang komprehensif," ucap Deni usai pertemuan dengan Satgas penanganan Karhutla dan Kekeringan, Selasa (15/9/2026).
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda sekaligus Ketua Satgas, Suwarso, mengatakan bahwa penanganan tanggap darurat kekeringan tidak hanya sekadar menangani soal kebakaran. Tetapi juga berkaitan dengan distribusi air bersih dan pengairan sawah.
"Beberapa IPA kita sempat tidak beroperasi normal, ini juga berdampak ke masyarakat," ujar Suwarso.
Distribusi air bersih sempat dilakukan di beberapa tempat bekerja sama dengan Perumda Tirta Kencana, terutama di kawasan yang IPA-nya terdampak intrusi air laut, seperti di Bantuas, Palaran dan Sungai Kapih.
Di sektor pertanian, Satgas menerima data setidaknya terdapat sekitar 654 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Akibatnya, para petani terancam gagal tanam di bulan September ini.
"Seharusnya di awal September ini mereka sudah menggarap dan menanam, akhirnya tertunda karena tidak ada air," bebernya.
Pemerintah Kota Samarinda juga telah memperpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 21 September. Alokasi dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar juga telah dikucurkan untuk memaksimalkan penanganan.
Selain penanganan teknis, kualitas udara juga menjadi perhatian. Beberapa daerah dengan frekuensi kebakaran tinggi seperti Samarinda Utara, Sambutan, Palaran kualitas udaranya sempat berada di kategori buruk.
Namun, kata Suwarso, berjalannya waktu kualitas udara di Samarinda saat ini secara umum berada di kategori sedang. Masyarakat pun diimbau untuk menggunakan masker dan tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan.
"Kami dari Satgas selalu siaga di situasi saat ini memberikan pelayanan ke masyarakat," pungkasnya.