Reporter: Siswandi | Editor: Buniyamin
SANGATTA – Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) di daerah mulai mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi menilai kecepatan penggunaan anggaran di daerah masih menjadi persoalan karena pemerintah harus berhadapan dengan prosedur birokrasi dan aturan penggunaan dana tak terduga.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah telah menyetujui tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi terdampak Karhutla.
Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan anggaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Tito mengatakan tambahan BTT tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan operasional penanganan Karhutla tidak terhambat persoalan birokrasi.
“Teknisnya supaya cepat, kami sudah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah. Jangan sampai nanti uangnya sudah ada tapi disimpan. Intinya adalah kecepatan penggunaan,” kata Tito dalam rapat koordinasi penanganan dan penanggulangan Karhutla secara virtual, Selasa (15/9/2026), dikutip dari keterangan tertulis.
Ia juga menyebut pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ terkait penggunaan bantuan keuangan bagi wilayah terdampak Karhutla, termasuk Kaltim.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian DPRD Kutim. Jimmi mengatakan, pihaknya belum menerima keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait dukungan anggaran tersebut.
Namun, ia berharap kebijakan pemerintah pusat nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan hingga daerah.
“Pihaknya belum ada KMK terkait itu, karena itu mungkin penanganan dari kementerian. Tapi apa pun bentuknya kita tetap berharap partisipasi itu bisa sampai ke daerah,” kata Jimmi saat dikonfirmasi pusarsanmedia.com.
Menurut Jimmi, persoalan penggunaan anggaran darurat tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan uang, tetapi juga kepastian aturan yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk membelanjakannya.
Ia menilai, prosedur penggunaan dana tak terduga masih cukup panjang ketika daerah menghadapi kondisi yang membutuhkan respons cepat.
“Regulasi terkadang datang hanya pada saat terjadi, sudah terjadi. Sehingga regulasi itu perlu prosedur birokrasi yang agak rumit dan lambat,” ujarnya.
Jimmi mencontohkan pengalaman pemerintah daerah ketika menghadapi banjir. Menurutnya, meskipun kebutuhan masyarakat sudah mendesak, penggunaan dana tak terduga tetap harus melewati prosedur penetapan kondisi bencana.
“Kita pernah mengalami banjir dan sebagainya, tapi penetapan terkait dengan ini adalah sebuah bencana untuk menggunakan dana tak terduga itu tidak bisa langsung digunakan, perlu birokrasi,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sektor swasta merumuskan mekanisme yang lebih jelas mengenai penggunaan dana tak terduga dalam kondisi darurat.
Jimmi mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran sehingga kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak tidak terkendala persoalan kewenangan maupun administrasi.
“Besar harapan masyarakat. Kita berharap ada mungkin semua dari sektor swasta maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi harus merumuskan satu poin penting terkait dengan penggunaan dana tak terduga itu,” ujarnya.