Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Nunukan masih menyisakan sejumlah pelaku usaha yang belum terdata. Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan mencatat sekitar 43 ribu pelaku usaha telah berhasil dihimpun hingga saat ini.
Namun, angka tersebut belum menjadi hasil akhir. BPS masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah usaha yang belum ditemukan, belum memberikan konfirmasi, maupun menghadapi kendala dalam proses pendataan di lapangan.
Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien, mengatakan proses pendataan masih terus dikebut agar seluruh pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus dapat teridentifikasi.
“Pendataan sementara itu, ada sekitar 43 ribu pelaku usaha yang sudah terhimpun data. Jumlah ini dari 170 ribu penduduk di Kabupaten Nunukan,” ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, tantangan utama pada tahap penyelesaian bukan hanya berkaitan dengan jumlah usaha yang telah berhasil didata, tetapi juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat dari pendataan.
Petugas masih menemukan usaha yang belum berhasil ditemui di lapangan. Di sisi lain, terdapat pula pelaku usaha yang masih membutuhkan konfirmasi terkait keberadaan dan aktivitas usahanya.
“Masih terdapat sejumlah usaha yang belum berhasil didata, baik karena belum ditemukan, masih dalam proses konfirmasi, maupun kendala lainnya di lapangan,” katanya.
Kondisi itu mendorong BPS meminta keterlibatan lebih aktif dari Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dukungan seluruh OPD dinilai dapat membantu mempersempit celah pendataan, terutama dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang berada di lingkungan dan wilayah kerja masing-masing.
“Kami berharap seluruh OPD membantu melakukan pengecekan, khususnya terhadap pelaku usaha, pegawai, keluarga maupun masyarakat yang berada dalam wilayah kerja masing-masing,” tegas Iskandar.
Ia menjelaskan, informasi yang diperoleh dari OPD dapat menjadi pintu masuk bagi petugas untuk menindaklanjuti usaha yang belum terjangkau. Data tersebut juga diperlukan untuk memastikan status usaha, apakah masih aktif, sudah berhenti beroperasi atau masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
BPS menekankan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak semata-mata diukur dari banyaknya data yang berhasil dikumpulkan. Kelengkapan dan ketepatan informasi menjadi faktor penting agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi di Nunukan secara lebih nyata.
“Kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan agar sensus ini dapat diselesaikan dengan baik, lengkap dan berkualitas,” kata Iskandar.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai struktur dan aktivitas usaha di Kabupaten Nunukan. Informasi tersebut dapat menjadi salah satu sumber data bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan arah pembangunan ekonomi.
“Jadi, data yang dihasilkan tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi usaha di Nunukan secara lebih utuh,” pungkasnya.