Reporter: Aswin | Editor: Bambang Irawan
TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan PT PLN dalam program elektrifikasi desa yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan telah melakukan audiensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bidang kelistrikan di Jakarta.
Pertemuan tersebut difasilitasi Gubernur Kalimantan Timur untuk membahas rencana penyediaan listrik bagi sejumlah desa di Kukar.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat sembilan desa yang masuk dalam rencana intervensi PLN pada 2027.
“Memang pada 2027 itu direncanakan ada sembilan desa yang akan mendapatkan intervensi dari PLN terkait dengan listrik desa ini,” kata Aulia. Rabu (16/9/2026)
Namun, Aulia menyebut pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan intervensi di desa-desa tersebut melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.
Untuk itu, Pemkab Kukar berharap program PLN nantinya tidak berjalan sendiri, melainkan dapat memperkuat infrastruktur PLTS Komunal yang telah dibangun pemerintah daerah.
“Akan tetapi kami menyampaikan bahwa sebenarnya di kesembilan desa ini pemerintah daerah sudah melaksanakan intervensi dalam bentuk pembangunan PLTS Komunal di sana,” ujarnya.
Menurut Aulia, kapasitas PLTS Komunal yang dibangun Pemkab Kukar saat ini berada di kisaran 40-60 kilowatt peak (kWp). Kapasitas tersebut dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga secara menyeluruh.
“Dengan hadirnya PLN, kita berharap ini bisa bersinergi, karena kemampuan PLTS Komunal kita itu cuma antara kapasitasnya 40-60 KWP saja,” jelasnya.
Dengan kapasitas tersebut, listrik yang tersedia saat ini pada dasarnya lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan penerangan. Sejumlah peralatan elektronik seperti televisi masih dapat digunakan, tapi kebutuhan daya untuk peralatan rumah tangga lainnya dinilai belum sepenuhnya mencukupi.
“Di masyarakat itu penggunaannya ini hanya cukup untuk penerangan. Hanya untuk penerangan beberapa titik, cukup untuk nyalakan TV, mungkin kulkas masih belum cukup,” katanya.
Aulia berharap masuknya intervensi PLN dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan listrik di desa-desa tersebut, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh penerangan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga secara lebih optimal.
“Nah ini nanti dengan masuknya PLN, intervensi dari PLN kita berharap ini bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga warga masyarakat kita yang ada di sana,” tuturnya.
Pemkab Kukar juga telah membahas kemungkinan sinergi dengan PLN dalam pelaksanaan program tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana PLTS Komunal yang sudah dibangun pemerintah daerah dapat tetap dimanfaatkan dan diperkuat setelah intervensi PLN dilakukan.
“Kami berharap PLN tidak jalan sendiri, pemerintah daerah itu berjalan sendiri,” tegas Aulia.
Ia mengatakan, bentuk kerja sama terkait pengelolaan dan penguatan infrastruktur tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah daerah membuka kemungkinan adanya kerja sama operasional (KSO) maupun skema lainnya.
“Jadi harapan kita PLTS yang sudah terbangun ini, apalagi PLN juga intervensinya dalam bentuk pembangunan PLTS, maka kita berharap PLTS yang sudah kita bangun inilah yang dikuatkan oleh PLN. Terkait dengan prosesnya nanti, bisa kita KSO atau apapun itu,” katanya.
Aulia menegaskan, tujuan utama dari program tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di desa-desa yang selama ini belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
“Tapi bagi kami, pemerintah daerah, adalah bagaimana kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat kita yang ada di desa itu bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini,” pungkasnya. (Adv)