Reporter: Lutfi Aziz | Editor: Bambang Irawan
BONTANG – Penanganan tuberkulosis (TB) di Kota Bontang tak lagi hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan. Pemerintah Kota Bontang mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, aparat, tenaga kesehatan, masyarakat hingga media untuk memperkuat upaya penanggulangan penyakit tersebut.
Kolaborasi itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik bertema “Peningkatan Pelayanan Publik dalam Penanggulangan Tuberkulosis” yang digelar di Auditorium 3D Kota Bontang, Kamis (17/9/2026).
Forum dibuka Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Akhmad Suharto, yang menyampaikan sambutan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Dalam sambutannya, Neni menilai penanganan TB harus dilihat sebagai bagian dari pelayanan publik sekaligus upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, penguatan layanan tidak cukup hanya dengan menemukan kasus. Pasien juga perlu mendapat akses pengobatan yang mudah, pendampingan, serta dukungan lingkungan hingga menyelesaikan pengobatan.
Pemkot Bontang pun mendorong perluasan deteksi dini dan skrining TB yang dilakukan bersamaan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di berbagai lokasi hingga tingkat kelurahan.
Kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi turut menjadi perhatian, seperti kontak erat pasien TB, lanjut usia, penderita diabetes melitus, masyarakat yang tinggal di wilayah padat penduduk, hingga warga binaan pemasyarakatan.
Namun, persoalan TB tidak hanya berkaitan dengan aspek medis. Stigma terhadap pasien juga dinilai dapat menjadi hambatan dalam proses pengobatan.
“Pasien TB jangan dikucilkan. Mereka membutuhkan dukungan, bukan stigma,” pesan Neni yang disampaikan Pj Sekda.
Karena itu, keluarga, dunia usaha dan masyarakat diminta ikut menciptakan lingkungan yang mendukung pasien agar disiplin menjalani pengobatan sampai sembuh.
Forum konsultasi publik tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan terkait pelayanan TB di puskesmas, klinik, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Neni meminta masukan yang muncul tidak sekadar menjadi catatan dalam forum, tetapi diterjemahkan menjadi evaluasi dan perbaikan pelayanan.
“Pemerintah hadir, masyarakat dilibatkan, pelayanan diperbaiki, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bontang, Cahyo Hadi Wicaksono, menyampaikan laporan pelaksanaan forum.
Kegiatan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala puskesmas, Laboratorium Kesehatan, forum RT, kader Posyandu se-Kota Bontang, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen lintas sektor kemudian diperkuat melalui penandatanganan nota kesepakatan oleh Pj Sekda, unsur Forkopimda, seluruh kepala OPD, dan perwakilan media.
Melalui kerja bersama tersebut, Pemkot Bontang menargetkan layanan penanggulangan TB semakin mudah diakses, cepat, manusiawi, serta mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.