Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan
NUNUKAN - Kedekatan geografis Nunukan dengan Malaysia menjadi peluang bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan, tetapi sekaligus menyimpan risiko. Kemudahan akses lintas batas tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan prosedur penempatan pekerja migran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda bekerja di Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan H Muhammad Amin menegaskan, keberangkatan melalui jalur resmi bukan sekadar persoalan administrasi. Legalitas menjadi pintu penting untuk memastikan pekerja migran memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.
“Bekerjalah melalui jalur yang legal dan prosedural. Jangan mudah tergiur jalan pintas untuk menjadi pekerja migran ilegal karena risikonya besar,” kata Muhammad Amin saat melepas 20 CPMI asal Nunukan.
Menurutnya, masyarakat Nunukan harus memahami bahwa tawaran bekerja ke Malaysia dengan proses cepat dan tanpa dokumen yang jelas justru dapat menempatkan pekerja pada posisi rentan.
Terlebih bagi masyarakat di wilayah perbatasan, mobilitas menuju Malaysia relatif mudah. Kondisi itu harus diimbangi dengan kesadaran untuk memastikan setiap proses keberangkatan dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau prosesnya benar, InsyaAllah perlindungan dan hak sebagai pekerja juga lebih jelas. Jangan karena ingin cepat berangkat, kemudian mengabaikan prosedur,” ujarnya.
Amin mengatakan 20 calon PMI yang diberangkatkan melalui program SMK GO telah dibekali keterampilan sebagai modal memasuki dunia kerja di Malaysia. Ia meminta mereka tidak hanya mengejar penghasilan, tetapi juga menjaga disiplin, etos kerja, tanggung jawab, serta mematuhi hukum di negara tujuan.
Para calon PMI juga diminta menghormati norma dan budaya setempat. Sebab, perilaku pekerja migran di luar negeri turut membawa nama keluarga, daerah dan Indonesia.
“Jadilah pekerja yang profesional dan bertanggung jawab. Patuhi hukum dan norma yang berlaku. Kalian membawa nama baik keluarga, daerah, dan bangsa,” tegasnya.
Amin juga mengingatkan agar penghasilan yang diperoleh selama bekerja tidak habis untuk kebutuhan konsumtif. Sebagian pendapatan, kata dia, perlu disisihkan sebagai tabungan dan modal untuk membangun kehidupan setelah kembali ke Nunukan.
Keberangkatan 20 calon PMI tersebut, menurut Amin, menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri dengan mengandalkan keterampilan dan mekanisme penempatan yang resmi.
Ia mengapresiasi BP3MI Kaltara dan LPK Roby Perbatasan yang telah memberikan fasilitasi dan pelatihan kepada para calon PMI sebelum keberangkatan.
Pemerintah berharap pola penempatan melalui jalur resmi dapat terus diperkuat sehingga masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia tidak perlu mengambil risiko melalui jalur nonprosedural.
“Jangan mencari jalan pintas. Berangkatlah dengan niat mencari rezeki yang halal, bekerja dengan baik, dan pulang membawa hasil yang bermanfaat bagi keluarga,” pungkasnya.