Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN - Pulau Sebatik kembali menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus membuka komunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah tersebut.

Pembahasan mengenai Sebatik mengemuka dalam forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta. 

Forum bertajuk “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Foster Prosperity” itu tidak hanya membahas persoalan kedaulatan dan keamanan wilayah. Pengelolaan perbatasan juga diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat, perdagangan lintas batas, konektivitas, serta aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kedua negara.

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia.

Menurut Tito, komunikasi antara kedua negara terkait persoalan perbatasan berlangsung dalam suasana yang konstruktif. Sejumlah persoalan kawasan perbatasan disebut telah mengalami kemajuan dalam pembahasannya, sementara Pulau Sebatik kini menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah.

“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi pihak Malaysia yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito dalam keterangan resminya yang diterima pusaranmedia.com, Selasa (22/9/2026). 

Pulau Sebatik memiliki posisi strategis karena terbagi antara Indonesia dan Malaysia. Di sisi Indonesia, kawasan tersebut merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, sedangkan wilayah lainnya masuk ke negara bagian Sabah, Malaysia.

Kondisi geografis tersebut membuat masyarakat di kawasan perbatasan memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat. Aktivitas perdagangan, mobilitas masyarakat, hubungan keluarga, hingga interaksi sosial telah berlangsung melintasi batas kedua negara selama bertahun-tahun.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Muzaffar Shah Mustafa, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan perbatasan. Menurut dia, perbatasan tidak dapat hanya dipandang sebagai garis pemisah antarnegara karena terdapat kehidupan masyarakat yang telah berkembang di kedua sisinya.

“Hal ini sangat penting karena masyarakat di kedua sisi perbatasan memandang perbatasan bukan sekadar garis di peta. Perbatasan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, keluarga, mata pencaharian, kegiatan usaha, serta hubungan sosial dan budaya yang telah terjalin selama bertahun-tahun,” jelasnya.

Muzaffar menilai, penyelesaian persoalan perbatasan, termasuk yang berkaitan dengan Sebatik, akan memberikan kepastian bagi masyarakat yang tinggal maupun menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Ia juga menyampaikan adanya perkembangan positif dalam komunikasi Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sebatik. Lembaga yang berwenang dari kedua negara disebut telah melakukan pertemuan dan terus berkomunikasi untuk mencari penyelesaian atas berbagai persoalan yang masih ada.

“Sebagaimana disampaikan Yang Mulia Menteri sebelumnya mengenai Sebatik, menurut saya telah terdapat perkembangan yang sangat positif. Kedua lembaga yang bertanggung jawab telah melakukan pertemuan dan secara aktif berkomunikasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Dari informasi yang saya terima, kemajuan yang dicapai juga sangat positif,” ucap Muzaffar.

Selain persoalan Sebatik, kerja sama ekonomi lintas batas turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Muzaffar menyinggung mulai berlakunya Border Crossing Agreement (BCA) pada 17 Juli 2026 lalu serta rencana pembukaan kembali perdagangan perbatasan antara Tebedu dan Entikong.

Menurut dia, penguatan kerja sama lintas batas dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi secara tertib sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan.

“Hal ini merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat secara tertib, mendukung kegiatan ekonomi lintas batas, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di kedua sisi perbatasan,” katanya.

Bagi Nunukan, isu tersebut memiliki relevansi langsung dengan arah pembangunan kawasan perbatasan, khususnya Sebatik yang selama ini menjadi salah satu pintu interaksi ekonomi Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara.

Pemerintah Indonesia sendiri mendorong agar kawasan perbatasan tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah terluar yang hanya berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Kawasan tersebut juga diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Tito menegaskan, pemerintah ingin mengubah cara pandang terhadap kawasan perbatasan. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menciptakan kawasan yang produktif, terkoneksi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Perbatasan bukan lagi sekadar halaman belakang Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai halaman depan negara,” pungkas Tito.