Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin 

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan pemerintah. 

Salah satu perubahan yang dirancang yakni penggabungan fungsi pariwisata dan kebudayaan dalam satu perangkat daerah.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan proses perubahan SOTK saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Tapi, rancangan tersebut masih harus melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Samarinda sebelum ditetapkan.

“Kira-kira sudah berada pada tahap 80 persen untuk melakukan perubahan pada SOTK di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda,” kata Andi Harun.

Dalam rancangan tersebut, fungsi kebudayaan yang saat ini berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dipisahkan dari urusan pendidikan.

Sementara fungsi pariwisata yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Pemuda dan Olahraga akan digabungkan dengan kebudayaan.

Andi Harun mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap struktur organisasi sekaligus upaya memberikan fokus yang lebih besar terhadap pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan Samarinda.

“Kita harus jujur, kebudayaan dan pariwisata selama ini terkesan di belakang. Padahal ini potensial untuk kita bangun secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, dengan penggabungan tersebut, pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan diharapkan dapat ditangani secara lebih fokus oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi khusus.

Selain perubahan pada sektor tersebut, Pemkot Samarinda juga merancang sejumlah penggabungan fungsi lainnya. Salah satunya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) yang direncanakan bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).

Dengan konsep itu, Pemkot Samarinda akan tetap terdiri dari 30 perangkat daerah. Perubahan lebih banyak diarahkan pada penataan dan penggabungan sejumlah fungsi agar pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan tumpang tindih.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan rancangan tersebut belum bersifat final karena masih membutuhkan persetujuan DPRD melalui rapat paripurna.

Ia menargetkan perubahan SOTK dapat diselesaikan sebelum pengesahan APBD 2027. Dengan begitu, penyusunan anggaran tahun depan dapat langsung menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru.

“Saya telah memberi target kepada bagian organisasi, juga Sekda serta seluruh asisten, agar anggaran tahun 2027 kita sudah berbasis pada SOTK yang baru,” pungkasnya.