Reporter : Lutfi Aziz | Editor : Buniyamin
BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menghadapi ruang fiskal yang lebih terbatas dalam penyusunan RAPBD 2027. Proyeksi pendapatan daerah tahun depan mencapai Rp1,953 triliun, turun sekitar 27,06 persen dibandingkan proyeksi pendapatan dalam RAPBD 2026 yang mencapai Rp2,678 triliun.
Meski demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan APBD 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,775 triliun. Artinya, terdapat kenaikan sekitar Rp178,09 miliar atau 10,03 persen.
Kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu poin yang dijelaskan Pemkot Bontang saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I DPRD Bontang.
Jawaban pemerintah disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mewakili Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Dia menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan belanja. Anggaran akan diarahkan pada program yang memiliki urgensi tinggi, kesiapan teknis, manfaat luas dan realistis untuk diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Pendekatan tersebut terutama diterapkan pada belanja modal. Pemerintah tidak ingin anggaran tersebar ke terlalu banyak kegiatan sehingga manfaat pembangunan menjadi tidak optimal.
Dalam RAPBD 2027, setidaknya terdapat lima agenda pembangunan fisik yang menjadi prioritas. Kelimanya yakni pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Piere Tendean di Bontang Kuala, penataan trotoar pada koridor jalan nasional, pengendalian banjir, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Bontang juga menyiapkan strategi untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Target PAD 2027 ditetapkan sebesar Rp390,13 miliar. Angka itu terdiri atas Pajak Daerah Rp241,31 miliar, Retribusi Daerah Rp133,53 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp5,97 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp9,33 miliar.
Namun, peningkatan PAD tidak diarahkan semata-mata melalui kenaikan tarif. Pemerintah menyebut strategi yang ditempuh meliputi pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan dan penagihan piutang, digitalisasi pelayanan dan pembayaran, optimalisasi aset daerah, hingga peningkatan kinerja BUMD.
Selain PAD, pemerintah juga menggunakan SiLPA sebesar Rp50 miliar sebagai penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit RAPBD 2027. Nilai tersebut masih bersifat konservatif karena kepastian akhirnya menunggu perhitungan posisi kas pada akhir 2026.
"Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam prioritas pembangunan 2027 adalah pengendalian banjir," ujarnya, Rabu (23/9/2026).
Pemkot Bontang menegaskan penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui pembangunan satu jenis infrastruktur. Penanganannya akan memperhatikan keterhubungan kapasitas drainase, aliran sungai, tanggul dan perkuatan tebing, bangunan pengendali, pemeliharaan saluran, hingga titik-titik rawan genangan.
Keberhasilan program juga tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun. Pemerintah menyebut indikatornya harus terlihat dari berkurangnya titik genangan, durasi genangan, serta tingkat gangguan yang dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas belanja. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial tetap diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Efisiensi akan dilakukan pada belanja yang masih dapat disederhanakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Pemerintah juga mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, akses pembiayaan dan pasar, fasilitasi legalitas dan peningkatan kualitas produk, digitalisasi pemasaran, kemitraan dengan industri, serta peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD, Pemkot Bontang juga mengandalkan sumber pendanaan lain. Di antaranya DAK Fisik dan Nonfisik, hibah pemerintah pusat, bantuan keuangan Pemprov Kaltim, dukungan fiskal berdasarkan capaian kinerja, serta program kementerian dan lembaga.
Dalam RAPBD 2027, DAK Nonfisik telah diperhitungkan sebesar Rp75,69 miliar.
Sementara itu, kolaborasi dengan dunia usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga akan diperkuat. Pemerintah menegaskan TJSL berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, tanggung jawab Pemkot dalam pembangunan.
Sinkronisasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan prioritas dan hasil Musrenbang, memastikan kegiatan belum dibiayai APBD, serta menyesuaikannya dengan bidang dan kapasitas dukungan perusahaan.
Seluruh masukan fraksi DPRD selanjutnya menjadi bagian dari penyempurnaan RAPBD 2027. Pembahasan akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, belanja wajib, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.