Reporter: Herdiansyah l Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Aksi unjuk rasa yang digelar Kesatuan Mahasiswa Indonesia (KESMI) Samarinda di depan Kantor PLN Samarinda, Kamis (25/9/2026), berlangsung panas.
Pasalnya, massa aksi kecewa setelah pimpinan PLN Samarinda disebut tidak dapat menemui langsung para demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang mereka sampaikan.
Koordinator aksi, Yulianus, menilai ketidakhadiran pimpinan PLN sebagai bentuk tidak adanya itikad baik untuk merespons keluhan masyarakat yang dalam beberapa hari terakhir terdampak pemadaman listrik bergilir.
“Kami datang baik-baik untuk menuntut hak masyarakat, tapi pimpinan PLN sembunyi. Kalau begini, bagaimana mau ada solusi? Listrik padam terus, rakyat yang rugi,” tegas Yulianus.
Ia juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada tanggapan resmi dari PLN Samarinda.
"Kami menegaskan bahwa pimpinan PLN Samarinda segera menemui masyarakat dan memberikan penjelasan secara langsung mengenai persoalan pemadaman listrik yang terjadi," pintanya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, mereka membawa tujuh tuntutan terkait kondisi kelistrikan di Samarinda dan Kaltim.
Pertama, KESMI mendesak agar pimpinan PLN Samarinda dicopot dan diganti karena dinilai gagal menjamin pelayanan serta keandalan listrik bagi masyarakat.
Kedua, massa meminta pemadaman listrik bergilir dihentikan karena dinilai merugikan masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mengganggu aktivitas dunia pendidikan.
Ketiga, KESMI menuntut PLN membuka data kelistrikan secara transparan, termasuk kapasitas daya, cadangan energi, hingga penyebab terjadinya gangguan dan pemadaman.
Keempat, mahasiswa mendesak dilakukan audit total terhadap tata kelola pembangkit dan pasokan energi untuk memastikan persoalan kelistrikan dapat ditangani secara menyeluruh.
Kelima, KESMI meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pasokan batu bara PLTU yang menurut massa diduga berkaitan dengan persoalan listrik di Kaltim.
Keenam, massa mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi mengambil tindakan nyata, bukan sekadar menggelar rapat tanpa menghasilkan solusi bagi masyarakat.
Terakhir, KESMI meminta adanya jaminan pelayanan listrik yang andal dan terukur bagi masyarakat Samarinda.