Reporter: Aswin | Editor: Buniyamin
TENGGARONG - Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok mendapat pengakuan di tingkat nasional.
Kukar meraih TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Penghargaan tersebut diumumkan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026), bertepatan dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Kukar tercatat sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota yang menerima penghargaan pada kategori tersebut. Empat daerah lainnya yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menilai penghargaan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat yang ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kukar,” kata Rendi. Jumat (25/9/2026)
Menurut Rendi, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan kondisi yang dirasakan masyarakat tetap terjaga.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Rendi menyebut kondisi geografis Kukar yang memiliki wilayah luas menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.
Perbedaan karakteristik antarwilayah membuat kebijakan pengendalian inflasi tidak bisa hanya berfokus pada kondisi di pusat pemerintahan. Ketersediaan produksi, distribusi hingga tingkat kecamatan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
“Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” kata Rendi.
Ia menegaskan penghargaan tersebut justru menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
“Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” ujarnya.
TPID Award menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong penguatan koordinasi dalam pengendalian inflasi, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya. (Adv)