Reporter: Diansyah | Editor: Buniyamin

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai membenahi pendataan penyandang disabilitas sebagai langkah untuk memastikan pelayanan sosial dan program pemerintah tepat sasaran.

Langkah tersebut diawali melalui pendataan dan skrining terhadap penyandang disabilitas di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi proyek percontohan atau pilot project sebelum mekanisme pendataan dikembangkan ke kecamatan lainnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Nunukan, Yarius Pare Ruru mengatakan pemerintah saat ini memiliki data sekitar 3.000 penyandang disabilitas kategori berat.

Namun, angka tersebut masih perlu divalidasi melalui pendataan langsung di lapangan.

Menurut Yarius, penyandang disabilitas tidak hanya berada dalam kategori berat, tetapi juga terbagi menjadi kategori ringan dan sedang.

“Kalau kita lihat data disabilitas di Kabupaten Nunukan itu sekitar tiga ribuan. Tapi yang sekitar tiga ribu itu merupakan kategori berat. Penyandang disabilitas juga terbagi dalam beberapa kategori, seperti ringan, sedang dan berat,” kata Yarius.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pendataan terhadap sekitar 100 penyandang disabilitas yang tersebar di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Yarius menjelaskan, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelibatan lintas sektor dilakukan untuk menguji mekanisme pendataan sekaligus memastikan setiap instansi memiliki alur kerja yang dapat disinkronkan.

“Ini masih semacam pilot project karena melibatkan beberapa SKPD. Kami ingin melihat apakah lima OPD ini bisa berkolaborasi dan bagaimana alur kerja kami bisa sinkron dengan OPD lainnya,” ujarnya.

Menurut Yarius, pendataan tersebut tidak semata-mata untuk menghitung jumlah penyandang disabilitas. Proses skrining juga dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi serta kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Dengan demikian, data yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak berhenti pada angka, tetapi dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan bentuk intervensi dan pelayanan yang sesuai.

“Karena ini uji coba, kami mau melihat dulu bagaimana alur kerja kami bisa sinkron dengan OPD yang lain. Ketika yang lainnya nanti sudah paham, mekanismenya bisa dikembangkan,” tuturnya.

Setelah tahap awal di Pulau Nunukan selesai, pemerintah berencana memperluas pendataan ke wilayah lainnya, termasuk kecamatan di Pulau Sebatik dan wilayah empat.

“Target kami hari ini 100 disabilitas, dibagi di Nunukan dan Nunukan Selatan. Harapannya setelah Nunukan, kami bisa keluar ke kecamatan di Pulau Sebatik maupun wilayah empat. Untuk hari ini kami masih fokus di Pulau Nunukan,” katanya.

Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun basis data penyandang disabilitas yang lebih akurat dan terintegrasi.