Reporter: Tri Agustini | Editor: Buniyamin
SAMARINDA– Pembangunan sodetan di kawasan Loa Janan Ilir yang mendapat penolakan dari sebagian warga di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) untuk sementara akan ditunda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih memperkuat komunikasi antardaerah sebelum pekerjaan kembali dilanjutkan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menilai, persoalan yang muncul dalam pembangunan sodetan tersebut lebih berkaitan dengan komunikasi dibandingkan persoalan substansial proyek.
Menurutnya, pembangunan sodetan merupakan bagian dari upaya pemerintah merespons aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir yang selama bertahun-tahun meminta penanganan banjir di kawasan tersebut. “Untuk sementara, saya menilai masalahnya bukan masalah substansial, tapi masalah komunikasi,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan, kajian teknis sebelumnya menunjukkan adanya kondisi aliran air yang kembali dari arah Waduk Barito di sekitar Kelurahan Tani Aman, Loa Janan Ilir. Kondisi tersebut kemudian masuk ke saluran yang mengalami penyempitan di sekitar sisi jalan poros Samarinda-Balikpapan.
Berdasarkan kajian tersebut, salah satu solusi yang direncanakan adalah mengalirkan air melalui pembangunan sodetan.
Konsep serupa, kata Andi Harun, sebelumnya juga telah diterapkan di kawasan Samarinda Seberang dan dinilai membantu mengurangi genangan.
Namun, rencana sodetan di kawasan perbatasan Samarinda-Kukar kemudian mendapat penolakan dari sejumlah warga Kukar yang khawatir wilayah mereka terdampak banjir.
Kekhawatiran tersebut, kata Andi Harun, perlu dijawab melalui komunikasi dan penjelasan teknis kepada masyarakat, terlebih pemerintah telah membebaskan lahan di sekitar jalur sodetan yang direncanakan.
“Sebab dianggap, kalau lihat dari narasinya para pengunjuk rasa mengatakan daerah itu akan mengalami kebanjiran,” ujarnya.
Untuk meredam persoalan, Andi Harun telah berkomunikasi dengan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman. Ia menyebut, kedua kepala daerah sepakat bahwa persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi hingga ke tingkat pemerintahan dan masyarakat di wilayah terdampak.
Pemkot Samarinda juga telah mengarahkan camat, lurah dan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan serta tokoh masyarakat di wilayah Kukar yang berada di sekitar lokasi.
“Jadi kegiatan itu adalah murni aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir di kilo 3 itu, mulai dari peristiwa kita mau mengatasi banjir di kawasan Perumahan Haji Saleh,” jelasnya.
Andi Harun menegaskan, hubungan Samarinda dan Kukar selama ini telah berjalan erat. Karena itu, ia tidak ingin persoalan pembangunan sodetan berkembang menjadi friksi di tingkat masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat dari kedua wilayah untuk membuka ruang komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.
Terkait keberlanjutan pekerjaan di lapangan, Andi Harun mengatakan Pemkot Samarinda memilih menghentikan sementara aktivitas pembangunan selama proses komunikasi berlangsung.
Ia menyebut kontrak pekerjaan masih berlangsung hingga sekitar pertengahan Desember, sehingga terdapat waktu untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Saya pikir untuk sementara kita cooling down dulu. Kalau kita terus melanjutkan dalam kondisi sekarang, ada intensitas komunikasi yang diperlukan dilanjutkan, kurang bijak juga,” ujarnya.
Andi Harun berharap sekitar satu hingga dua pekan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, tokoh masyarakat dan warga di kedua wilayah.
Menurutnya, pembangunan yang ditujukan untuk menangani persoalan banjir seharusnya tidak berhenti pada perbedaan pandangan, tetapi mencari titik temu agar manfaatnya tetap dapat dirasakan masyarakat.
“Yang harus dicari adalah titik persamaannya. Jadi kita tidak mencari kambing hitamnya,” tegas Andi Harun