Reporter: Adi Kade | Editor: Bambang Irawan
PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 sebesar Rp1,99 triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin di Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2026 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (28/8/2026).
Target pendapatan APBD Perubahan sebesar Rp1,99 triliun meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp210,9 miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1,756 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp23,6 miliar.
Sedangkan target belanja daerah secara keseluruhan sebesar Rp1,98 triliun, pembiayaan daerah sebesar Rp5,76 miliar yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp216 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp221,7 miliar yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bankaltimtara.
“Rancangan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp1,99 triliun sesuai dengan angka yang disepakati pemerintah daerah dan DPRD dalam perubahan KUA-PPAS,” kata Waris Muin.
Waris Muin menekankan, di tengah keterbatasan fiskal daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperkuat koordinasi ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan pemerintah pusat agar mendapatkan sokongan anggaran.
“Keterbatasan fiskal ini, kita tidak boleh kehilangan semangat untuk terus membangun. Jadi, kita harus lebih terpacu untuk meningkatkan kreativitas, lebih disiplin, efisien dan inovatif,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Raup Muin menekankan, setelah Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Nota Keuangan dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan 2026 akan dilanjutkan pembahasan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Perubahan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) PPU.
“Langkah selanjutnya adalah pembahasan secara maraton oleh Banggar dan TAPD agar APDB Perubahan dapat ditetapkan sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri yakni 30 September 2026,” pungkasnya.