Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Bambang Irawan
BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan menetapkan APBD Perubahan 2026 sebesar Rp3,57 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp49,22 miliar dibandingkan APBD Murni 2026 sebesar Rp3,51 triliun.
Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026, Senin (28/9/2026).
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud mengatakan penyusunan APBD Perubahan dilakukan dalam kondisi fiskal yang membutuhkan kehati-hatian dan efisiensi.
Menurutnya, pemerintah melakukan penajaman anggaran dengan memprioritaskan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
"Yang kita fokuskan itu kepentingan sarana fasilitas umum, mulai dari infrastruktur, jalan, fasilitas umum, yang artinya yang berpihak kepada masyarakat," kata Rahmad.
Dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,17 triliun atau turun Rp73,77 miliar dibandingkan sebelum perubahan.
Penurunan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang sekitar Rp86 miliar. Sementara pendapatan transfer meningkat Rp12,23 miliar.
Di sisi belanja, anggaran setelah perubahan ditetapkan Rp3,57 triliun atau meningkat Rp49,22 miliar dibandingkan sebelum perubahan.
Rahmad menegaskan kenaikan belanja tersebut bukan berarti ruang fiskal pemerintah bertambah.
Menurutnya, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan program yang dianggap lebih prioritas.
Sejumlah pos anggaran juga dilakukan efisiensi. Di antaranya anggaran Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.
"Ada sekitar hampir Rp100 miliaran. Ada Rp70 miliaran uang ASN yang kita potong dari Tukin, perjalanan dinas, acara seremonial," ujarnya.
Rahmad mengatakan hasil efisiensi tersebut diarahkan untuk kebutuhan pembangunan yang dinilai lebih prioritas, seperti infrastruktur jalan, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
Untuk pembangunan rumah sakit, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memilih skema multiyears agar pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap dan tidak membebani anggaran dalam satu tahun.
"Kalau kita langsung single anggaran, uangnya 'kan terkuras habis. Makanya kita pakai multiyears," jelasnya.
Sementara itu, dari struktur belanja, belanja pegawai tercatat turun Rp61,15 miliar. Sedangkan belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp23,75 miliar serta belanja barang dan jasa meningkat Rp54,15 miliar.
Dalam rapat paripurna tersebut, enam fraksi menyatakan menyetujui APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah.
Salah satunya Fraksi PKB yang menyampaikan tujuh poin masukan. Di antaranya meminta Pemkot Balikpapan meningkatkan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan potensial dan berkelanjutan, termasuk di luar pajak dan retribusi.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, jaminan sosial dan pendidikan, serta memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Selain itu, Fraksi PKB meminta pemerintah menjamin kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kualitas, profesionalitas, integritas dan kedisiplinan ASN.
Fraksi PKB juga kembali meminta Pemkot Balikpapan mengambil keputusan tegas terkait penegakan disiplin berupa mutasi terhadap Lurah Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara.
Ketua Fraksi PKB, Halili Adinegara mengatakan perubahan anggaran harus tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui pembahasan serta kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
"APBD bukan semata-mata mengenai angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mendorong pembangunan daerah, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan," kata Halili.