Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin 

BALIKPAPAN - Fraksi PKB DPRD kembali meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengevaluasi dan memutasi Lurah Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB, Halili Adinegara dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2026, Senin (28/9/2026).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, Halili meminta pemerintah mengambil keputusan tegas terhadap kinerja Lurah Gunung Samarinda.

"Segera mengambil keputusan tegas dalam rangka penegakan disiplin, berupa mutasi terhadap Lurah Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana telah kami sampaikan dan tegaskan dalam penyampaian sebelumnya," ucap Halili.

Usai rapat paripurna, Halili kembali menyampaikan alasannya meminta mutasi tersebut. Ia menilai pelayanan kepada masyarakat di kelurahan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

"Lurah tidak melayani," kata Halili.

Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung sejak lurah tersebut dilantik pada April 2024.

"Ya semenjak menjabat. Sekarang sudah mau masuk tiga tahun. Sebab pada saat itu dilantik jadi Lurah Gunung Samarinda bulan empat 2024 lalu kalau tidak salah, saat itu puasa," ujarnya.

Halili juga menyoroti pelayanan administrasi di tingkat kelurahan dan menyebut pelayanan lebih banyak dilakukan Sekretaris Lurah (Seklur), sementara masyarakat dinilai kesulitan bertemu langsung dengan lurah.

"Pejabat yang  kerja saat ini Seklurah. Kalau masyarakat mau minta tanda tangan, ya lurah ada di situ. Jangan berkas diantar ke mana-mana. Ini kayak pejabat, kalah-kalah wali kota," tegasnya.

Halili menyampaikan persoalan tersebut bukan hanya sebagai anggota DPRD, tetapi juga sebagai warga, sekaligus Ketua RT 51 di Kelurahan Gunung Samarinda.

Ia mengklaim keluhan serupa juga disampaikan masyarakat dan para ketua RT di wilayah tersebut.

"Bukan saya yang keluhkan. Saya juga Ketua RT. Saya juga mengeluhkan. Karena selama ini Ketua RT itu mau ketemu dengan lurah, apalagi masyarakatnya. Masyarakat juga keluhkan," ungkapnya.

Menurut Halili, persoalan tersebut sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi Pemkot Balikpapan. Ia menegaskan permintaan mutasi yang disampaikannya merupakan aspirasi yang diterimanya dari masyarakat.

"Itu usulan dari masyarakat. Saya selaku anggota DPR sekaligus Ketua RT, ya saya wajib menyampaikan ini supaya dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi sampai sekarang tidak didengar, ya harus dimutasi," tegasnya.

Halili juga kembali menegaskan tuntutannya saat ditanya mengenai langkah yang diharapkannya terhadap lurah tersebut. “Mutasi! Mutasi! Kinerja buruk!" ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan ketidakhadiran Lurah Gunung Samarinda dalam pelantikan para Ketua RT se-Kelurahan Gunung Samarinda yang berlangsung di tingkat kecamatan.

"Pada saat pelantikan para Ketua RT se-Gunung Samarinda, dia itu justru malah tidak hadir di kecamatan. Berarti 'kan tidak mengayomi, tidak melindungi sebagaimana mestinya. Padahal dia sebagai kepala daerah di lingkungan kelurahan, tapi justru dia tidak hadir. Itu 'kan perlu dipertanyakan kenapa tidak hadir," kata Halili.

Berbeda dengan lurah sebelumnya, Halili menyebut gaya kepemimpinan Lurah Tarso lebih dekat dengan masyarakat. 

Halili menilai pendekatan tersebut membuat komunikasi dengan warga dan perangkat di tingkat kelurahan lebih mudah dilakukan.

Halili sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Samarinda. 

Dalam sejumlah dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan secara digital, Halili terlihat bersinergi dan bekerja sama dengan Lurah Tarso dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Kegiatan tersebut di antaranya peninjauan lapangan, peresmian fasilitas warga seperti Posyandu dan Poskamling, kegiatan sosial hingga penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah Balikpapan Utara.

Halili mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu pembanding dalam menilai pola komunikasi dan pelayanan di tingkat kelurahan.

Hingga berita ini diterbitkan, Lurah Gunung Samarinda belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut.

Sementara Camat Balikpapan Utara, Umar Adi belum memberikan penjelasan mengenai evaluasi maupun kinerja Lurah Gunung Samarinda. 

Ia masih meminta waktu untuk memberikan keterangan.