Reporter : Nur Hidayah | Editor : Bambang Irawan
TANJUNG REDEB – Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau belum menemukan titik terang. Antrean panjang di sejumlah SPBU dan sulitnya masyarakat memperoleh Pertalite, Solar hingga BBM nonsubsidi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membawa persoalan tersebut langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto mendatangi Kantor Pusat BPH Migas di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Cendrawasih itu diterima Anggota Komite BPH Migas Elman Salman Arief.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Berau tidak hanya meminta tambahan kuota. Pemerintah daerah juga menyoroti persoalan distribusi yang dinilai menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat mendapatkan BBM.
Sri Juniarsih menyebut kondisi geografis Berau menjadi tantangan tersendiri. Kabupaten dengan wilayah luas dan jarak antarkecamatan yang cukup jauh itu hanya ditopang 13 SPBU serta satu SPBN di Maratua.
Kondisi tersebut membuat persoalan pasokan cepat berdampak ketika distribusi mengalami kendala.
“Dengan kewenangan yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan tersalurkan merata,” kata Sri Juniarsih.
Menurutnya, persoalan juga terlihat dari harga BBM di tingkat pengecer yang telah melonjak jauh dari harga resmi. Karena itu, pemerintah daerah meminta adanya langkah konkret agar distribusi BBM tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Pemkab Berau sebelumnya telah mencoba mengurai antrean dengan membatasi pengisian BBM maksimal 25 liter untuk setiap kendaraan. Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan di lapangan.
Persoalan kuota menjadi bagian lain yang disampaikan Pemkab Berau kepada BPH Migas.
Pemkab mencatat telah beberapa kali mengajukan penambahan kuota. Pada 29 September 2025, pemerintah daerah mengusulkan kuota JBT Solar sebesar 37.141 kiloliter dan Pertalite sebesar 83.201 kiloliter.
Usulan kembali disampaikan pada 25 November 2025 kepada BPH Migas, dengan diketahui dan ditandatangani Sekda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pengajuan tersebut, Berau mengusulkan JBT Solar sebesar 415.682,50 kiloliter serta tambahan kuota Pertalite.
Namun setelah penetapan kuota nasional pada 19 Februari 2026, alokasi yang diterima Berau tercatat 44.800 kiloliter.
Angka tersebut dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan riil masyarakat. Pemkab mencatat kebutuhan saat itu mencapai 25.895 kiloliter untuk Bio Solar dan 47.312 kiloliter untuk Pertalite.
Sri Juniarsih menyebut realisasi alokasi yang diterima daerah masih jauh dari kebutuhan yang diajukan.
Bagi Pemkab Berau, persoalan BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Pengawasan terhadap jalur distribusi juga menjadi hal yang dinilai mendesak.
“Walaupun kuota melimpah, kalau tata kelolanya tidak baik, tetap tidak akan mencukupi,” ujarnya.
Pemkab Berau pun menyatakan siap berkolaborasi dengan BPH Migas maupun aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi BBM di lapangan.
Ketua DPRD Berau Dedy Okto Noryanto turut meminta pengawasan diperketat, terutama terhadap distribusi Pertalite.
Ia mendorong agar setiap indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi ditindak sesuai aturan. Langkah tersebut dinilai penting agar BBM yang dialokasikan untuk masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru di tingkat konsumen.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Elman Salman Arief menyatakan pihaknya menerima berbagai masukan yang disampaikan Pemkab Berau.
Menurut Elman, persoalan keterbatasan kuota bukan hanya terjadi di Berau, tetapi juga menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah daerah lainnya.
BPH Migas, lanjutnya, akan mengoptimalkan distribusi Pertalite yang secara nasional masih tersedia. Ia juga menjelaskan bahwa kuota BBM yang telah ditetapkan untuk suatu kabupaten tidak dapat begitu saja dialihkan ke daerah lain.
Untuk persoalan Berau, BPH Migas akan berkoordinasi dengan Pertamina di wilayah tersebut guna memastikan penyaluran berjalan lancar dan harga tetap sesuai ketentuan.
Pengawasan dan evaluasi distribusi juga akan terus dilakukan secara berkala, termasuk melalui pemeriksaan setiap triwulan.
Pemkab Berau berharap koordinasi tersebut segera menghasilkan langkah nyata. Sebab bagi masyarakat di daerah yang wilayahnya luas dan bergantung pada transportasi darat maupun laut, ketersediaan BBM bukan sekadar persoalan antrean di SPBU, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari. (Adv)