Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp3,75 triliun. Dari total anggaran tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp2,53 triliun.
Kesepakatan tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam agenda persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan DPRD Kota Samarinda pada Rabu (30/9/2026) malam.
Secara keseluruhan, Rancangan Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp3,75 triliun yang bersumber dari pendapatan daerah Rp3,68 triliun dan penerimaan pembiayaan Rp76,61 miliar.
Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan Rp2,53 triliun untuk belanja operasi. Andi Harun menyebut anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta operasional pelayanan publik.
Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp1,20 triliun. Anggaran ini disesuaikan melalui penjadwalan ulang dan penajaman prioritas terhadap program infrastruktur yang dinilai paling mendesak dan relevan.
Sementara itu, belanja tidak terduga (BTT) ditetapkan sebesar Rp13 miliar dari yang sebelumnya hanya dialokasikan sebesar Rp10 miliar. Andi Harun mengatakan, peningkatan alokasi BTT tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana maupun kondisi darurat.
Andi Harun mengatakan penyesuaian APBD dilakukan seiring adanya koreksi terhadap asumsi penerimaan daerah. Kondisi tersebut turut membuat pemerintah harus menyesuaikan rencana belanja agar tekanan terhadap APBD tidak berdampak signifikan terhadap belanja publik.
“Kalau kita melakukan koreksi atau penyesuaian terhadap asumsi penerimaan, berarti kita juga melakukan koreksi terhadap rencana belanja,” jelas Andi Harun.
Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak berarti pemerintah menghentikan belanja, melainkan melakukan penataan agar anggaran digunakan secara lebih disiplin dan tidak berlebihan.
Andi Harun menegaskan belanja yang bersifat prioritas dan mandatory tetap menjadi perhatian, termasuk pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, belanja modal berpotensi mengalami penyesuaian karena pemerintah akan memprioritaskan belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Setelah disepakati, dokumen Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk menjalani evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andi Harun meminta seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan percepatan pelaksanaan anggaran dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang penting kita dahulukan dulu belanja-belanja yang bersifat prioritas, termasuk mandatory dari Pemerintah Nasional. Lebih dari itu, belanja modal kita ke depan mungkin akan mengalami penyusutan,” pungkasnya.