Reporter: Tri Agustini | Editor: Bambang Irawan
SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat lampu hijau dari Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan angkutan umum melalui skema pembelian layanan atau Buy The Service (BTS) pada 2027.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, program tersebut akan mendapat stimulus pembiayaan dari APBN selama tiga tahun. Setelah periode tersebut berakhir, pembiayaan layanan angkutan umum akan menjadi tanggung jawab Pemkot Samarinda.
"Puji Tuhan kita sudah dapat lampu hijau untuk di anggaran APBN tahun 20227 angkutan umum berbasis jalan raya dengan skema beli layanan," jelas Manalu, Kamis (1/10/2026).
Ia menjelaskan, konsep angkutan umum yang disiapkan berbeda dengan layanan konvensional yang selama ini beroperasi. Sistem tersebut akan mengutamakan kepastian waktu, kenyamanan, keamanan, serta informasi perjalanan yang dapat diakses masyarakat secara digital.
Penumpang nantinya dapat mengetahui posisi bus, perkiraan waktu kedatangan, hingga ketersediaan tempat duduk atau ruang berdiri melalui aplikasi.
Dari sisi pembayaran, layanan akan menerapkan sistem non-tunai menggunakan kartu atau uang elektronik melalui mekanisme Tap On Bus. Penumpang masuk melalui pintu depan dan keluar melalui pintu tengah.
Dishub juga menyiapkan layanan yang lebih inklusif dengan menyediakan satu armada khusus disabilitas dalam satu trayek. Bus tersebut dilengkapi akses ramp dan ruang khusus bagi pengguna disabilitas.
Untuk jaringan layanan, Samarinda memiliki rencana tujuh trayek utama dan enam trayek feeder. Saat ini, Manalu menyebut Kementerian Perhubungan juga telah melakukan kajian di Samarinda untuk menentukan trayek yang dinilai paling potensial menjadi prioritas.
Manalu menyebut kawasan Samarinda Seberang dan Palaran menjadi salah satu wilayah yang banyak mendapat permintaan masyarakat. Teras Samarinda II juga diproyeksikan menjadi salah satu titik pemberangkatan.
Sementara tarif layanan direncanakan tetap terjangkau. Pemerintah Kota Samarinda mengusulkan tarif mulai Rp2.500 dengan sistem terintegrasi antara bus utama dan feeder.
“Dia satu kali bayar tapi bisa nyambung ke bis yang lebih besar atau bis medium tidak bayar lagi,” ujarnya.
Untuk memastikan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, Pemkot Samarinda juga menyiapkan strategi push and pull yang menjadi salah satu syarat lanjutan dari kementerian. Mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga pengaturan lalu lintas dan pembatasan parkir badan jalan di sejumlah ruas sebelum angkutan umum itu direalisasikan.