Reporter: Achmad Fadillah | Editor: Buniyamin

BALIKPAPAN - Massa aksi dari Aliansi Balikpapan Bergerak menolak kehadiran Asisten I Sekretariat Kota (Setkot) Balikpapan, Zulkifli dalam aksi penyampaian aspirasi yang digelar di Balaikota, Kamis (1/10/2026).

Penolakan tersebut disampaikan karena massa menilai kehadiran Zulkifli tidak dapat memberikan jawaban langsung terhadap lima persoalan utama yang mereka soroti.

Kelima persoalan tersebut meliputi ketersediaan air bersih, sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi, pemadaman listrik, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat, serta pembangunan RSUD Sayang Ibu di Balikpapan Barat.

Massa juga meminta agar sejumlah pihak terkait hadir dalam dialog, di antaranya Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Fadli Fathurrahman, pihak Pertamina, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), dan PLN.

Zulkifli mengatakan hadir mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan karena Wali Kota Rahmad Mas'ud sedang berada di luar kota. "Saya yang mewakili Pemerintah Kota secara resmi. Pimpinan saya hari ini tidak berada di tempat," kata Zulkifli.

Terkait persoalan air bersih, Zulkifli mengatakan Pemkot Balikpapan telah mengambil sejumlah langkah karena kondisi kekeringan yang berlangsung sekitar dua bulan.

Menurutnya, Pemkot telah menetapkan status siaga darurat kekeringan air bersih. PTMB juga disebut telah melakukan dua langkah penanganan, yakni menyalurkan air menggunakan mobil tangki serta melakukan pengolahan air menggunakan Instalasi Pengolahan Air (IPA) secara mobile.

"Daerah sebenarnya sudah menetapkan yang namanya siaga darurat kekeringan air bersih. Pak Wali sudah menetapkan itu," ujarnya. Sementara terkait pemadaman listrik, Zulkifli menyebut persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Pemkot Balikpapan. 

Namun, PLN disebut telah beberapa kali berkoordinasi dengan Wali Kota terkait kondisi kelistrikan. "Kalau listrik kan memang bukan kewenangan kita, maka bukan dalam kendali kita. Tapi memang sudah beberapa kali manajemen PLN koordinasi dengan Pak Wali," jelasnya.

Untuk persoalan kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer (Km) atau kawasan turunan Muara Rapak, Zulkifli mengatakan Pemkot tetap mengusulkan pembangunan flyover sebagai solusi jangka panjang.

Namun, kawasan tersebut merupakan jalan nasional sehingga penanganannya juga berkaitan dengan pemerintah pusat. "Kita tetap, flyover tetap kita usulkan. Jalan ini jalan nasional yang sudah mendapat perhatian dan pengkajian juga dari pihak nasional," katanya.

Ia juga menyebut telah dilakukan langkah penanganan sementara dengan membagi jalur di kawasan tersebut menjadi jalur darurat dan jalur normal. Sebab, penggunaan jalur tersebut perlu ditaati oleh masyarakat.

Terkait alasan Pemkot tidak menghadirkan seluruh pejabat yang diminta massa aksi, Zulkifli mengatakan surat pemberitahuan yang diterima Pemkot berasal dari kepolisian.

Menurutnya, massa tidak menyampaikan surat secara langsung kepada Pemkot yang secara khusus meminta kehadiran pejabat tertentu dalam kegiatan tersebut.

"Kalau bersuratnya secara khusus ke kita, misalnya minta kami akan melakukan penyampaian pendapat di Balaikota, kapan, mohon dihadirkan ini, nanti kita langsung menjawab atau kita agendakan," ujarnya.

Zulkifli menambahkan, kondisi tersebut membuat Pemkot harus menyesuaikan agenda pejabat yang ada. Terlebih, Wali Kota Rahmad Mas'ud sedang berada di Jakarta untuk menghadiri kegiatan.

Ia mengatakan Pemkot tetap berupaya mengakomodasi penyampaian aspirasi masyarakat meski pemberitahuan aksi selama ini disampaikan melalui kepolisian.

"Kalau dadakan menghadirkan 'kan di sana ada acara juga. Pak Wali memang ada kegiatan di Jakarta," pungkasnya.