Reporter: Diansyah | Editor: Bambang Irawan

NUNUKAN — Pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik memasuki tahap persiapan. Sarana dan prasarana di kawasan PLBN dinyatakan telah siap digunakan untuk mendukung pelayanan lintas batas, termasuk membuka konektivitas transportasi laut dari Sebatik menuju sejumlah wilayah.

Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi modal penting untuk mengoperasikan PLBN yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

Menurut dia, seluruh sarana dan prasarana di dalam kawasan PLBN telah tersedia dan dapat digunakan ketika layanan internasional mulai dibuka.

“Untuk sarpras di dalam PLBN sudah siap jika terbuka layanan internasional,” ujar Hariman.

Tahap awal pengembangan konektivitas juga diarahkan pada rute domestik Tarakan–Sebatik. Rute tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari jaringan transportasi yang menghubungkan Sebatik dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan transportasi di Kalimantan Utara.

Adapun layanan Nunukan–Tawau masih berlangsung melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Namun, pengoperasian PLBN Sebatik tidak hanya diproyeksikan untuk melayani rute domestik. Pemerintah juga tengah mengkaji pola pelayaran yang memungkinkan Sebatik terhubung secara lebih luas dengan jaringan pelayaran internasional.

Salah satu skema yang dibahas adalah pola pelayaran Nunukan–Sebatik–Tawau. Sebatik juga dipertimbangkan sebagai titik singgah pada rute Tawau–Tarakan.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Makhruzi Rahman, yang memimpin pembahasan mengenai tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional di PLBN Sebatik.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah alternatif moda dan trayek pelayaran turut dikaji, termasuk kemungkinan keterlibatan kapal perintis, Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), serta program Tol Laut.

“Kita perlu menyusun dan menetapkan lokasi serta trayek pelayaran agar konektivitas PLBN Sebatik dapat diperkuat,” kata Makhruzi.

Konsep pengoperasian PLBN Sebatik juga diarahkan tidak semata-mata sebagai pintu keluar-masuk menuju Malaysia. BNPP RI mendorong agar PLBN laut tersebut dikembangkan dengan sistem antarpelabuhan (port to port).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, mengatakan pendekatan tersebut penting untuk menyesuaikan pola pelayanan dengan karakteristik Sebatik sebagai kawasan perbatasan laut.

“Pemerintah perlu mendorong PLBN Laut Sebatik agar beroperasi dengan sistem antarpelabuhan (port to port) dan tidak hanya mengandalkan perlintasan dengan Malaysia,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, aktivitas pelayaran di kawasan Sebatik tidak hanya berkaitan dengan Malaysia. Wilayah tersebut juga memiliki aktivitas perlintasan yang melibatkan Filipina. Bahkan, fasilitas PLBN Sebatik telah bersinggungan dengan pelayanan terhadap awak kapal asing.

Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam membangun sistem pelayanan lintas batas yang mampu mengakomodasi lalu lintas laut secara lebih luas.

Konsekuensinya, pengoperasian PLBN laut membutuhkan mekanisme pelayanan yang lebih kompleks dibandingkan PLBN darat.

Pada PLBN darat dikenal sistem Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) yang melibatkan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan keamanan.

Sementara pada PLBN laut, diperlukan tambahan unsur kepelabuhanan atau kesyahbandaran sehingga mekanismenya berkembang menjadi Customs, Immigration, Quarantine, Security, and Port (CIQSP).

“Kalau di perbatasan darat kita mengenal CIQS, maka di perbatasan laut ada tambahan unsur kepelabuhanan atau kesyahbandaran, sehingga menjadi CIQSP,” jelas Nurdin.

Kesiapan sarana dan prasarana kini menjadi bagian dari agenda percepatan pengoperasian PLBN Sebatik. Pemerintah dan BNPP RI juga terus membahas pola pelayanan, trayek, serta dukungan kelembagaan yang diperlukan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi secara optimal.

Agenda tersebut semakin mendapat perhatian karena adanya rencana kunjungan kerja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke PLBN Laut Sebatik pada 6 Oktober 2026.

Hariman mengatakan hingga saat ini kunjungan tersebut masih dijadwalkan pada tanggal tersebut. Momentum itu sekaligus diupayakan bertepatan dengan agenda pengoperasian PLBN Sebatik.

“Rencana kedatangan MPR masih terjadwal di tanggal 6, belum ada lagi informasi lanjutan. Pengoperasian PLBN juga diusahakan sementara di hari yang sama,” katanya.

Dengan kesiapan infrastruktur yang telah tersedia, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh unsur pelayanan, pola operasional, serta trayek pelayaran dapat berjalan dalam satu sistem.

Pengoperasian PLBN Sebatik dengan konsep port to port pada akhirnya tidak hanya menempatkan Sebatik sebagai pintu perlintasan, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan konektivitas transportasi laut di kawasan perbatasan Kalimantan Utara.